SATGAS PDIP MENYEGEL KANTOR DPC PDIP KLATEN

Metrotvnews.com Klaten: Sebanyak 23 pimpinan anak cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Klaten menyegel Kantor DPC PDIP Klaten, Jawa Tengah, Jumat (12/8). Mereka menilai Ketua DPC PDIP Klaten Hari Pramono tidak transparan dalam manajemen partai. Bahkan massa menuntut Hari dinon-aktifkan.

Penyegelan dilakukan oleh sekitar 200 orang Satuan Tugas PDIP yang mengklaim utusan PAC. Aksi dilakukan dengan menempelkan poster dan memasang kayu di depan kantor. Mereka juga meminta Hari Pramono segera meninggalkan kantor.

Sempat terjadi perang adu mulut antara Satgas dan Hari yang menolak meninggalkan kantor dengan alasan sedang mempersiapkan acara partai. Namun, akhirnya Hari meninggalkan kantor melalui pintu belakang.

UNJUK RASA KADER GOLKAR BOGOR NYARIS RICUH

Metrotvnews.com Bogor: Unjuk rasa menuntut digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/8), nyaris ricuh. Demonstran terlibat aksi saling dorong dengan anggota Satuan Tugas Golkar. Tuntutan massa Partai Beringin itu digelar menyusul sikap arogansi Ketua DPD Partai Golkar Bogor Mochammad Rusdi A.S yang memecat 31 kadernya di tingkat pimpinan kecamatan.

Aksi semula berlangsung tertib. Hanya ketegangan mulai terasa ketika para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan orang kader Golkar dari 31 kecamatan dihadang Satuan Tugas Partai Golkar saat hendak memasuki Gedung DPD Golkar Bogor. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak dapat dihindari. Akhirnya massa berangsur mundur. Karena tak berhasil masuk ke dalam gedung, massa akhirnya menyegel Kantot DPD Golkar Bogor.

Sementara Ketua DPD Golkar Bogor Mochammad Rusdi menilai, keinginan massa menggelar musdalub tidak beralasan. Sebab, pimpinan dewan wilayah sudah menolak keinginan tersebut. Sedangkan pemecatan terhadap 31 kader, menurut Rusdi, semua itu atas desakan pimpinan desa Partai Golkar Se-Kabupaten Bogor.

Sekadar diketahui, Partai Golkar Kabupaten Bogor berada diambang perpecahan. Hal ini disebabkan munculnya dua kubu yang berseberangan yakni kelompok yang menginginkan diselenggarakan musdalub dan kelompok yang meminta supaya 31 Ketua Pimpinan Kecamatan dipecat, yakni kubu Rusdi.

Dalam pernyataan ke-31 PK itu juga ditekankan supaya diberlakukan status quo mengingat kemelut yang terjadi belum selesai. Oleh sebab itu, tidak ada lagi keputusan-keputusan partai baik itu pemecatan/pemberhentian atau pengangkatan pengurus partai dan Pimpinan Kecamatan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan, Rusdi mengatakan, pihaknya mecurigai deklarasi itu sengaja digulirkan oleh orang-orang yang ingin mendongkelnya dari jabatan Ketua DPD. Bahkan dia mencurigai jika deklarasi itu merupakan deklarasi liar.