Franky Sahilatua Mencabut Dukungan Kepada PAN

15 March 2006

Liputan6.com, Jakarta: Saat ini, banyak artis atau selebritis yang terlibat dalam partai politik. Tapi, lain yang terjadi dengan penyanyi balada Franky Sahilatua. Franky yang selama ini dikenal sebagai simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk mencabut dukungannya, belum lama ini.

Partai apa partai penipu. Dapat kursi, rakyat ditipu…. Penggalan lirik lagu yang didendangkan Franky sepertinya menunjukkan kegundahannya kepada partai politik itu. Langkah PAN dinilai Franky tidak lagi berpihak kepada rakyat banyak. “Tentang bahan bakar minyak dan beras itu masalah rakyat kecil. Tapi, seluruh angket yang menyangkut harkat hidup rakyat kecil lolos begitu saja,” tutur Franky.

Franky mendukung PAN pada pemilu legislatif silam. Dia juga mendukung Amien Rais saat kampanye pemilihan presiden. Franky ikut keliling Nusantara mendukung partai yang dinilai reformis. Tetapi, kini Franky memutuskan tidak lagi terlibat dengan partai berlambang matahari itu.

Niat Franky menarik dukungannya semakin bulat ketika anggota PAN Djoko Edhi Soetjipto dipecat. Pemecatan Djoko dinilai tidak adil. Pasalnya kepergian Djoko ke Mesir beberapa waktu silam untuk studi banding dan atas sepengetahuan pimpinan fraksi PAN di DPR [baca: Djoko Edhi Di-recall dari DPR].

Penarikan dukungan penyanyi balada itu ternyata ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat PAN dengan biasa saja. “Saya kira itu lebih kepada suara pribadi,” kata Hakam Naja Ketua DPP PAN.

Tapi, Franky yang telah patah arang menyatakan, untuk sementara dirinya tidak akan terlibat dalam politik. Alasannya saat ini tak ada satu pun parpol yang benar-benar memikirkan rakyat kecil.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)


HIDAYAT NURWAHID: TUNJANGAN DPR BELUM PANTAS DINAIKKAN

12 March 2006

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai rencana kenaikan uang tunjangan anggota DPR tidak layak dilakukan saat ini. Ia bahkan meminta Departemen Keuangan mempertimbangkan kembali usulan itu. Sebab, masih banyak persoalan yang seharusnya menjadi prioritas DPR untuk diselesaikan. Demikian disampaikan Hidayat usai membuka Musyawarah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (11/3).

Rencana kenaikan uang tunjangan anggota DPR diusulkan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Kenaikan diusulkan sebesar Rp 8,5 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Menurut Hidayat yang juga mantan Ketua Umum PKS ini, sebaiknya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat seperti dampak kenaikan bahan bakar minyak, sektor kesehatan, dan pendidikan.(BEY)