Ketua PDIP Tuban Akhirnya Menyerahkan Diri

29 April 2006

SURABAYA– Setelah dikabarkan melarikan diri, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tuban, Go Tjong Ping (Teguh Prabowo), yang menjadi terdakwa kerusuhan Pilkada Tuban, Jumat sore (2/5), menyerahkan diri. Sebelumnya, Go Tjong Ping oleh majelis hakim diputuskan untuk ditahan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, (Republika, 30/4).

Mantan calon wakil bupati (Cawabup) Tuban yang mengenakan setelan hitam-hitam itu datang menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dengan mobil Nopol B 8950 sekitar pukul 15.00 WIB meski wartawan sudah menunggunya sejak pukul 13.00 WIB.

Go Tjong Ping yang juga pimpinan Tempat Ibadah Tridharma Tuban itu datang dengan didampingi pengacaranya, Martin Hamonangan SH, dan rekannya dari FPDIP DPR RI, Permadi SH. Kemudian, mereka masuk ke ruang Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roch Adi Wibowo SH untuk proses administrasi.

Selang satu jam kemudian, wakil ketua DPRD Tuban itu pun dikirim ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Surabaya untuk menyusul rekan terdakwa lainnya, Miyadi (anggota FKB DPRD Tuban), yang sudah masuk ke Rutan Medaeng itu setelah penetapan penahanan pada 29 April lalu.

”Saya bukan buron. Saya tidak mau masuk tahanan karena saya tidak menerima surat eksekusi sampai detik ini. Jadi, saya bukan buron. Tapi, karena saya tidak diberi surat eksekusi (atas putusan penahanan dari majelis hakim),” kata mantan Cawabup Tuban yang berpasangan dengan mantan Cabup Noor Nahar Hussein itu.

Apalagi, katanya, dia merupakan ketua partai dan ketua klenteng (tempat ibadah umat Buddhis). Karena itu, dia tak diajarkan membakar dan merusak yang menyebabkan hukum karma. ”Jadi, ada lawan politik yang menghendaki penahanan saya,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Abdul Azis SH, mengatakan penahanan yang sudah ditetapkan majelis hakim itu seharusnya langsung dilaksanakan tanpa harus ada surat perintah penahanan.

”Pasal 14 KUHAP yang diatur dalam UU 8/1981 menyebutkan tugas jaksa antara lain melaksanakan penetapan hakim. Jadi, kami hanya melaksanakan penetapan hakim, tapi kami tak melaksanakan pada saat itu (29/4) karena terdakwa tampaknya belum siap,” katanya.

Sementara itu, pengacara terdakwa, Martin Hamonangan SH, menyatakan penahanan kliennya sangat janggal karena alasan penahanan tidak masuk akal. Apalagi, persidangan kerusuhan Pilbup Tuban itu sudah hampir selesai.

Go Tjong Ping dan M Miyadi menjadi terdakwa perusakan kantor KPU Tuban, Pendopo Kabupaten Tuban, dan beberapa aset Bupati Tuban, Haeny Relawati, pasca-Pilkada Tuban pada 29 April 2006.

(ant )


TUBAN RUSUH, SEJUMLAH BANGUNAN DIBAKAR MASSA

29 April 2006

Metrotvnews.com, Tuban: Unjuk rasa massa pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban, Noor Nahar-Go Tjong Ping yang dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demoksrasi Indonesia Perjuangan, Sabtu (29/4), berbuntut kerusuhan. Selain bentrok dengan polisi, sekitar 3.000 pendukung Noor Nahar-Go Tjong Ping juga membakar Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan beberapa bangunan di sekitarnya. Belasan mobil dan truk juga sepeda motor hancur diamuk massa. Hingga berita ini dibuat, massa masih anarkis dan merusak berbagai fasilitas umum lainnya.

Proses Pilkada Kabupaten Tuban dua hari silam akhirnya berbuntut kerusuhan. Massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kalah, Noor Nahar-Go Tjong Ping, melampiaskan kekecewaannya dengan turun ke jalan sejak pukul 10.00 WIB dan merusak berbagai fasilitas umum. Bahkan, bentrokan sempat terjadi antara petugas dan massa ketika sekitar 3.000-an pendukung Noor Nahar-Go Tjong Ping berusaha memasuki Kantor KPU Kabupaten Tuban.

Upaya ribuan pendukung pasangan Noor Nahar-Go Tjong ini kemudian dihalau oleh petugas gabungan dengan memukuli truk demonstran yang dipakai menerobos barisan. Tindakan itu justru membuat massa kian beringas. Mereka membalas dan melempari petugas dengan batu serta benda lainnya. Aparat keamanan yang jumlahnya lebih sedikit makin kewalahan saat para pengunjuk rasa merangsek dan mengejar petugas hingga kocar kacir dan berlarian.

Setelah itu, massa kian brutal. Mereka mulai melakukan aksi pengrusakan. Sebagian merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitar kantor bupati. Tak ketinggalan, massa juga menghancurkan Kantor KPU Tuban. Massa bahkan kemudian membakar pendopo Kabupaten Tuban dan juga kantor KPU tersebut.

Sampai siang ini, massa masih berputar-putar di tengah kota. Mereka merusak apapun yang diduga aset milik Bupati Haeny. Massa sudah membakar lima bangunan terdiri dari pendopo kabupaten, KPU Tuban, Hotel Mustika, sebuah gudang dan rumah Haeny yang dalam tahap pembangunan. Hingga berita ini dibuat, api masih terlihat berkobar di bangunan Hotel Mustika dan di sebuah gudang serta di rumah Haeny yang sedang dibangun.

Selain membakar lima bangunan, massa juga merusak 12 unit mobil, dua truk dan dua bus serta beberapa sepeda motor yang berada di pendopo Kabupaten Tuban. Satu unit mobil pemadam kebakaran pun menjadi sasaran amuk massa dan dibakar. Karena massa yang kian banyak, aparat kepolisian akhirnya hanya bisa membiarkan aksi anarkis mereka. Polisi juga tidak berupaya menahan karena dikhawatirkan lebih memanaskan situasi. Sejauh ini belum diketahui pasti jumlah korban luka akibat aksi anarkis massa pendukung Noor Nahar-Go Tjong Ping ini. Polres Tuban kini sudah meminta bantuan dari pihak TNI, Kepolisian Wilayah Bojonegoro dan Kepolisian Daerah Jatim.

Para pendukung pasangan yang dikenal dengan istilah Rongstop ini kecewa atas hasil sementara Pilkada 27 April silam yang cenderung kembali dimenangkan pasangan bupati dan wakil bupati lama, Haeny Rini Widyastuti dan Likik Soehardjono. Massa menuding adanya kecurangan dalam bentuk penggelebungan suara dan kualitas tinta yang mudah luntur. Terbukti dari 12 wilayah yang diperkirakan dikuasai pasangan Noor Nahar-Go Tjong Ping justru dimenangkan pasangan Haeny-Likik.

Haeny Rini Widyastuti yang berparas ayu menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama menjabat bupati di Jawa Timur. Alumnus S1 dan S2 Universitras Gadjah Mada ini bertekad membangun daerahnya dengan segenap kemampuannya. Haeny memang bukan politisi atau pemimpin karbitan. Perempuan kelahiran Tuban 20 Juni 1964 ini meniti karier politiknya di Golkar. Pada 1992 ia telah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPD II Golkar. Ia juga Ketua Himpunan Wanita Karya Kabupaten Tuban. Kemudian tahun 1999 terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Tuban. Sebelum menjabat bupati, menggantikan Kolonel Infanterri (purnawirawan) Hindarto, pada era reformasi, ia menjabat Ketua DPRD Tuban.(HND/DEN)


PEMILIHAN KETUA PDIP TRENGGALEK RICUH

16 April 2006

Metrotvnews.com, Trenggalek: Kericuhan mewarnai aksi ratusan massa dari dua kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Trenggalek, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Massa hanya melemparkan batu ke kaca jendela dan pintu kantor hingga hancur.

Bentrokan ini berlangsung dalam Konferensi PDIP Cabang Trenggalek untuk memilih ketua PDIP yang baru di Kabupaten Trenggalek, yakni antara Harjo dan Akbar Abas. Nama terakhir ini ternyata juga merupakan anggota DPRD Lumajang. Saat proses pemilihan berlangsung, ratusan anggota dan kader PDIP berusaha masuk ke dalam gedung untuk ikut memberikan suaranya. Namun, dihadang oleh Satuan Tugas PDIP.

Massa tetap memaksa masuk dan menerobos masuk ke dalam gedung, walau akhirnya gagal. Kecewa berujung kemarahan. Massa akhirnya mengamuk dengan membanting kursi-kursi yang ada di luar Kantor PDIP Cabang Trenggalek dan membanting sejumlah pot tanaman yang ada di luar gedung.

Aksi sempat memanas saat seorang Satgas PDIP mencoba melawan. Massa juga melemparkan batu ke kaca jendela dan pintu kantor hingga hancur. Anggota Kepolisian Resor Trenggalek akhirnya turun tangan mengamankan massa yang akan menghancurkan pintu dan jendela kantor. Polisi kemudian menahan delapan orang yang menjadi provokator pengrusakan dan langsung dibawa ke Mapolres Trenggalek.(DEN)


Benang Kusut Perceraian Gusti Randa dan Nia

10 April 2006


Liputan6.com, Jakarta: Gugatan cerai Gusti Randa terhadap istrinya, Nia Paramitha, terbilang kasus paling “panas”. Betapa tidak, konflik domestik antara Gusti dan Nia menyeret-nyeret pentolan Partai Amanat Nasional (PAN). Sebut saja Soetrisno Bachir. Perkara ini ditanggapi serius oleh PAN. Soetrisno lewat kuasa hukumnya, Indra Sahnun Lubis mengadukan Gusti ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin (10/4). Delik aduannya, yaitu pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan [baca: DPP PAN Akan Melaporkan Gusti Randa].

Nama Soetrisno semula tidak terangkat ke permukaan. Sebelumnya ada dua inisial lelaki yang disebut-sebut berselingkuh dengan Nia. Seorang lagi berinisial AH. Menurut Indra, pengajuan gugatan untuk membuktikan isu Soetrisno berbuat asusila bohong belaka. Gusti Randa menyambut pengaduan itu dengan tenang. Sebab, ia hanya mengaku menyebut lelaki idaman lain Nia adalah Mister X. Gusti berencana membeberkan nama itu di persidangan nanti.

Tekad Gusti menceraikan Nia memang bulat. Gusti bersikukuh menceraikan Nia karena istrinya terbukti berselingkuh. Awalnya tiga bulan silam, Nia mengaku tengah haid. Namun, belakangan wanita dari empat anak itu minta diantar ke rumah sakit. Dari situlah terungkap bahwa Nia, menurut Gusti, ternyata hendak menggugurkan kandungan lantaran dihamili seorang tokoh politik.

Dalam kesempatan terpisah, Nia mengakui keguguran, tapi karena alasan medis dan bukan hasil selingkuh. Padahal, Gusti Randa mengaku sudah tiga bulan tidak berhubungan intim. Jawaban Nia tersebut dianggap Gusti sebagai tanda “perang”. Apalagi, wanita yang populer sebagai penyanyi itu juga meminta maaf kepada pihak Soetrisno dan PAN. “Nia seolah-olah lempar “handuk” agar saya berhati-hati kalau ingin menyelamatkan anak-anak,” kata Gusti. Di mata lelaki yang juga pengacara itu, Nia sudah jadi “bumper” demi menyelamatkan kelompok tertentu.(KEN/Frets Ferdinand)


RAKERDA PARTAI GOLKAR DI PADANG PARIAMAN RICUH

8 April 2006

Metrotvnews.com, Padang Pariaman: Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Diklat Partai Golkar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, baru-baru ini, diwarnai kericuhan. Saat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Propinsi Sumatera Barat Leonardi Harmainy sedang memberikan kata sambutan, sekelompok kader Golkar dari berbagai kecamatan datang ke lokasi rakerda. Kepada pengurus DPD Partai Golkar, mereka hendak mempersoalkan pembekuan 10 dari 17 pimpinan kecamatan Partai Golkar di Padang Pariaman.

Kedatangan mereka ditolak panitia dan pengurus DPD. Tapi para pengunjuk rasa terus menerobos masuk. Ketegangan antara pengunjuk rasa dengan panitia tidak dapat dihindari. Sempat terjadi perang mulut antar sesama kader partai berlambang pohon beringan ini. Batu dan pasir juga sempat dilemparkan oleh pihak panitia ke pengunjuk rasa. Namun, aksi ini tak dibalas pengunjuk rasa. Massa berhasil dibubarkan setelah polisi turun tangan.(***)