PKS PARTAI PELAPOR GRATIFIKASI TERBANYAK

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Kehormatan (BK) DPR mengaku telah menerima 75 laporan gratifikasi menyangkut anggota DPR. Namun, BK DPR menyerahkan sepenuhnya ketentuan pengembalian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun menyatakan, BK menyerahkan sepenuhnya kepada KPK masalah pemberian gratifikasi untuk nantinya disetor ke kas negara. Hal tersebut diutarakan Gayus di Jakarta, Selasa (15/4).

Melihat kenyataan ini, maraknya pemberian gratifikasi atau imbalan kepada anggota dewan nampaknya sesuatu yang lumrah. KPK mencatat, partai politik yang paling sering melapor soal gratifikasi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah Rp 1,9 miliar, diikuti Partai Golkar Rp 15,8 juta rupiah dan Partai Demokrasi Kebangsaan Rp 5 juta. Sementara yang belum pernah melapor sejak tahun 2006 adalah PDI Perjaungan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat.

Salah seorang anggota Komisi IV DPR Jalaluddin Asyatibi mengaku menerima gratifikasi sebanyak Rp 55 juta saat kunjungan kerja ke Propinsi Kepulauan Riau, 11 dan 12 Desember 2007. Namun, uang gratifikasi itu sudah dikembalikan Jalaluddin ke KPK pada 7 Januari lalu.

Jalaluddin bersedia menunjukkan tanda terima penyerahan uang gratifikasi itu. Menurut pengakuan Jalaluddin, uang tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak dikenalnya melalui dua tahap, yaitu di Ruang VIP Bandara Hang Nadim Batam dan di salah satu hotel di Kepulauan Riau.

Jalaluddin yang merupakan anggota Fraksi PKS ini menolak menerima gratifikasi itu karena tidak jelas sumber dan peruntukannya. Meski menolak menyebutkan nama anggota DPR lainnya, tindakan Jalaluddin Asyatibi ini menunjukkan ada anggota DPR lain yang juga menerima gratifikasi saat berkunjung ke Bintan.

BK DPR sendiri saat ini hanya bisa mengimbau agar anggota DPR mengembalikan uang gratifikasi yang diterima kepada masing-masing pimpinan fraksi atau kepada Sekjen DPR dan sumbernya langsung.(DOR)