JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kunjung datangnya politisi Demokrat M Nazaruddin memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi menunjukkan komitmen yang lemah dari Partai Demokrat dalam mendisiplinkan anggotanya. Hal ini disampaikan oleh praktisi hukum Adnan Buyung Nasution dalam Sarasehan Nasional DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (28/6/2011).
“Dia melakukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh hukum. Ini satu masalah besar buat bangsa negara ini dan pimpinan negara, Pak Presiden. Dia berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Demokrat tidak bisa mengurus masalah ini. Tapi, ini terbukti Demokrat tidak bisa mendisiplinkan anggotanya,” katanya.
Menurut Adnan, berulang kali petinggi partai biru itu mengatakan Nazaruddin akan datang memenuhi panggilan KPK, namun berulang kali pula dirinya mangkir. Adnan juga mendengar katanya akan kembali, namun belum juga terwujud.
Publik pun tidak memperoleh penjelasan yang lengkap. Padahal, lanjutnya, sudah ada keberanian moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk mengungkapkan perilaku Nazaruddin. Seharusnya sudah bisa dibongkar dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Jadi periksa saja dulu yang ada,” tambahnya.
Mantan Anggota Tim Delapan ini juga meminta DPR tidak terlalu banyak ikut campur dalam pengejaran Nazaruddin seperti yang dilakukan belakangan ini. Proses hukum diserahkan saja kepada polisi dan KPK.
“DPR harus menunggu hasil pemeriksaannya. Jangan ikut campur dulu karena ini bisa mengacak-acak proses pemeriksaan,” tandasnya.
