Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar mengatakan, TS telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Juni 2011 lalu. “Yang bersangkutan ditangkap di Hotel Sahid Kusuma Jl Sugiyopranoto, Solo, Jawa Tengah pada saat melakukan kegiatan Training of Trainers (TOT) pada 3 Juli 2011 lalu,” jelas Baharudin.

Baharudin menyampaikan, TS menjabat sebagai Kasubdit Pendidikan Formal dan Informal di Kemendiknas. Selain TS, polisi menahan tersangka lainnya yakni UTM selaku rekanan dalam pengadaan lelang tersebut.

“Tersangka UTM ditangkap di rumahnya di Jl Patuha Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Kota pada 1 Juli 2011,” kata Baharudin.

Sementara Kepala Subdit Tipikor Direkstorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra Dwiatma mengatakan, tersangka diduga telah mengkorup dana untuk lelang pekerjaan pencetakan modul/buku ‘Keterampilan Fungsional dan Kepribadian Profesional paket B’ tahun 2007, dengan nilai lelang sebesar Rp 2,99 M. TS yang saat itu menjadi panitia lelang diduga tidak melaksanakan tahapan dalam proses pelelangan sebagaimana diatur dalam Kepres No 80 Tahun 2003.

“Seharusnya, saat akan membuka lelang, dia harus mengumumkannya ke publik sehingga nanti perusahaan-perusahaan mendaftar lelang,” kata Ajie.

“Buku itu sendiri adalah untuk pendidikan nonformal,” sambung Aji.

TS sendiri telah memenangkan perusahaan milik UTM, di mana perusahaannya tidak memiliki kompetensi di bidang pencetakan buku atau modul. UTM saat itu hanya meminjam ‘bendera’ atas nama PT Cita Cakra Aksara (CCA) dan PT Tirta Buana Sakti (TBS).

“UTM ini dikenalkan ke TS oleh seorang broker bernama HLS,” kata Ajie.

HLS juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan karena sakit. “Dia menderita stroke,” ucap Ajie.

Ajie melanjutkan, setelah memenangkan lelang, UTM kemudian men-subkontrak-kan pekerjaan lelang itu ke pihak ketiga. Aktivitas hukum dari pendaftaran peserta lelang sampai dengan pengumuman pemenang lelang dilakukan sendiri oleh UTM.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2, 3, 5, 9, 11 dan 12 huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2011 dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

Kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Hingga kini, 23 saksi telah dimintai keterangan diantaranya panitia lelang, rekanan dan pihak bank berkaitan dengan aliran dana. Sementara penyidik telah menyita berkas dokumen lelang dan print out aliran dana dari ketiga tersangka.

(Sumber: detiknews.com)

JAKARTA (Suara Karya): Menyusul penetapan status tersangka terhadap Amrun Daulay, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, menahan politisi Partai Demokrat itu di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Polres Jakarta Timur.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Selasa (5/7). “Penahanan dilakukan terhitung sejak hari ini (5/7), sampai 20 hari berikutnya,” kata Johan.

Amrun yang mantan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial itu, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit pada Kementerian Sosial, tahun 2004.

Amrun disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Amrun yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat disangka terlibat dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 25 miliar itu.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi di Jakarta, beberapa waktu lalu, menjelaskan, bersamaan dengan Amrun, KPK juga menetapkan Kepala Subdirektorat Kemitraan Usaha Kementerian Sosial, Yusrizal sebagai tersangka. Penetapan itu didasarkan pada temuan dua alat bukti dari pengembangan perkara.

Kasus itu terjadi di Kementerian Sosial periode 2004-2006. Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

Kepada wartawan, Amrun Daulay mengaku terkejut dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun, sebagai warga negara yang baik, dia siap dan taat kepada hukum.

Johan menjelaskan, Amrun selaku Dirjen diduga bersama-sama dengan Bachtiar menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan mesin jahit dan impor sapi yang mengakibatkan kerugian negara. Yusrizal juga ikut membantu dalam kasus itu, seperti dalam penunjukan satu perusahaan serta diduga menerima uang.

Amrun dan Yusrizal beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Kerugian negara yang diduga akibat perbuatan keduanya sekitar Rp 25 miliar, namun masih bisa terus berkembang.

Pengadaan mesin jahit dan impor sapi itu dinilai mengandung korupsi. Modus korupsinya adalah dengan menggelembungkan nilai proyek dan dilakukan melalui penunjukan langsung. Program itu dibuat sebagai bantuan terhadap warga miskin.

Dalam kasus itu, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah sudah divonis selama 1 tahun dan 8 bulan penjara pada Maret 2011. Dalam setiap kesempatan, Bachtiar menunjuk Amrun sebagai penanggung jawab langsung terhadap proyek pengadaan tersebut.

Namun, Amrun mengaku sudah menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pengadaan mesin jahit dan impor sapi itu. Proses itu merupakan prosedur baku pemerintahan.

Sementara itu mantan Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Jornal Effendi Siahaan, tetap dihukum sembilan tahun penjara setelah permohonan kasasinya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Anggota majelis hakim perkara tersebut, Krisna Harahap, Selasa, saat dihubungi membenarkan, MA menolak permohonan kasasi Jornal Effendy Siahaan, sehingga dia tetap harus menjalani hukuman sembilan tahun kurungan.

“Selain hukuman penjara, Jornal juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 4,6 miliar,” katanya.

Dikatakan, majelis hakim perkara tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan Syamsul Rakan Chaniago. “Majelis hakim agung MA dengan suara bulat menolak kasasinya karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi dalam pengadaan Filer dan Gema Hukum tahun anggaran 2006 dan 2007 Biro Hukum Setda Povinsi DKI Jakarta,” katanya.

Di Pengadilan Tipikor, Jornal dihukum delapan tahun penjara, kemudian dinaikkan menjadi sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Tipikor.

“Yang akhirnya diperkuat oleh MA dengan menolak permohonan kasasinya,” katanya. (Nefan Kristiono/Lerman Sipayung)

(Sumber: suarakaryaonline)

Kasus perselingkuhan biasanya karena pihak peselingkuh merasa kekurangan untuk urusan “dalam negeri” dan akhirnya melakukan cara “Melobi pihak Luar Negeri” untuk melampiaskan hasratnya.

Ibarat Menlu RI Marty M. Natalegawa yang sering melobi dan merayu untuk urusan bangsa dan negara di negeri orang, dengan lobi-lobi handal serta beberapa trik guna mencapai tujuan bersama.

Kini yang masih hangat dipebincangkan dikalangan wakil rakyat daerah DPRD Pamekasan, Jawa Timur adalah dugaan kasus perselingkuhan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dilaporkan warga merusak rumah tangga orang lain.

“Kadang masih hangat diperbincangkan kasus itu, karena anggota dewan,” kata salah satu pegawai lepas di gedung DPRD Pamekasan, Kamis (30/6/2011).

Seperti diketahui anggota dewan dari komisi A DPRD Pamekasan bernama HR kini diberhentikan dari anggota DPRD dan juga di proses sanksi oleh partainya.

Menurut ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Jawa Timur memecat sekretaris partai itu, HR, setelah sebelumnya ia dilaporkan melakukan perselingkuhan.

“Ini sesuai dengan hasil rapat internal partai,” kata Ketua DPD PAN Pamekasan Zainal Abidin, di Pamekasan, beberapa pekan lalu.

Bahkan selain dipecat dari jabatan sekretaris partai, HR juga harus menerima “Bogeman” dari jabatannya sebagai sekretaris alat kelengkapan dewan, melalui fraksi PAN di DPRD Pamekasan.

Keputusan pemecatan terhadap kader partai HR ini dilakukan DPD PAN Pamekasan, karena yang bersangkutan dinilai telah menciderai nama baik partai, sesuai dengan hasil temuan tim pencari fakta (TPF) yang menangani kasus perselingkuhan HR.

“Kalau terkait dengan rekomendasi TPF agar Heidir Rahman dipecat sebagai anggota dewan, kami masih menunggu keputusan DPW PAN Jatim,” kata Zainal Abidin menjelaskan.

Sementara itu, HR saat dimintai keterangan membantah telah merusak rumah tangga orang lain dengan melakukan perampasan. Perempuan yang kini menjadi istri siri-nya sudah resmi cerai dengan suaminya pada Desember 2010.

“Suruh hati-hati kalau ngomong atau melaporkan. Masak kalau perempuan janda ada akte cerainya dibilang merampas istrinya orang,” kata HR.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui pesan singkat (SMS) itu, HR mempertanyakan maksud dan tujuan pelapor melaporkan dirinya telah merampas istri orang lain. Sebab, menurutnya, yang bersangkutan sudah cerai.

Seperti diketahui dalam laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Pamekasan, HR disebut telah merampas istri Agustianto, seorang pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang beralamat di Jalan Nyalabu Indah Blok H, Desa Nyalabu, Pamekasan. Perempuan yang dirampas dari suaminya bernama Afiah Yulia.

Keduanya menjalin hubungan gelap, hingga pada akhirnya rumah tangga Agus dan Yulia berantakan. Dalam laporan tertulis dengan kertas bermaterai itu, Agustianto juga meminta agar HR dipecat sebagai anggota dewan, karena telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anggota dewan.(An/Btt/K-O)

(Sumber: berita8.com)

Mendapat serangan dari Yusril Ihza Mahendra atas perpanjangan pencekalan dirinya, Patrialis tampak bingung. Yusril mempermasalahkan digunakannya UU No.9 tahun 1992 yang sudah tidak berlaku untuk pencekalan terhadap dirinya. Sebab UU tersebut sudah diganti dengan UU No.6 tahun 2011. Masa tahanan pun dianggap janggal karena berlaku 1 tahun, sementara seharusnya 6 bulan.

Mendapat serangan ini, Menkumham Patrialis Akbar seusai raker dengan Komisi III DPR, Senin (27/6/2011), langsung ‘diserbu’ wartawan. Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencoba mengelak.

“Bagaimana dengan aduan Yusril tentang pencekalannya. Bahwa Imigrasi menggunakan UU yang lama, padahal ada yang baru. Pencekalan maksimal 6 bulan bukan 1 tahun?,” tanya wartawan.

Dengan mimik bingung, Patrialis nampak mengelak dan menghindar. Bahkan, dia mengatakan masalah itu adalah urusan Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kami menindaklanjuti permintaan dari Kejaksaan Agung. Itu saja. Kalau keberatan, sama Jaksa Agung,” ujar Patrialis.

“Tapi seharusnya anda tahu kalau UU itu sudah tidak berlaku?,” lanjut seorang wartawan. Patrialis tetap bersikukuh pada jawabannya. Bahkan, dengan nada yang meninggi mengulang lagi pernyataannya diawal. “Kami melaksanakan permintaannya Jaksa Agung,” katanya.

“Bukankah Kejaksaan Agung dan Kemenkumham adalah lembaga yang terintegral?” lanjut seorang wartawan. “Kita melaksanakan permintaan Jaksa Agung. Keberatan silahkan ke Jaksa Agung,” jawab Patrialis lagi.

“Bapak mengecek surat itu?” lanjut wartawan bertanya lagi. Namun, entah karena kehabisan kata-kata, Patrialis tetap pada jawabannya bahwa dia hanya melaksanakan permintaan Jaksa Agung. “Masa direspon langsung begitu?” cecar wartawan lainnya. “Wajib dilaksanakan karena penegak hukum,” jawabnya.

“Meskipun UU sudah diganti? Dan bapak menandatangani UU itu juga kan pak?” lanjut wartawan mencecar menteri. Namun, Patrialis tetap bersikukuh pada pernyataannya.

Beberapa saat kemudian terhenti karena maghrib. Tetapi para wartawan belum menyerah meminta konfirmasi dan kejelasannya. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Patrialis kembali ditunggui wartawan. “Tadi sebelum sholat, biasa emosinya tinggi,” katanya tersenyum memulai perbincangan.

Setelah itu, wartawan masih pada pertanyaan sebelumnya. Namun, kali ini Patrialis mendapatkan jawaban yang baru. “Jaksa Agung minta 1 tahun, kita laksanakan tapi pelaksanaannya 2 kali. Kalau sebelumnya 6 bulan, kalau minta dicabut kita akan cabut. Surat pertama 6 bulan dulu, tertulis 6 bulan,” jelasnya.

Namun, wartawan kembali mencercanya. Sebab, sudah jelas-jelas dalam surat tersebut pencekalannya hingga 1 tahun. Patrialis kembali kebingungan dan mengulang lagi jawabannya bahwa pelaksanannya adalah 2 kali, yaitu 6 bulan pertama baru dilanjutkan 6 bulan berikutnya. Tapi dia tidak bisa berkelit ketika dipertegas lagi bahwa dalam surat permintaan Kejaksaan Agung tersebut, tercantum 1 tahun, bukan 6 bulan+6 bulan.

Begitu juga saat Dirjen Keimigrasian BM Irawan dipanggil Patrialis. Dia malah tampak lebih bingung dan mengulang lagi pernyataan dari Patrialis. Saat wartawan menanyakan tanggapannya terkait tudingan Yusril bahwa dirinya goblok, Patrialis nampak tidak mau meladeninya, bahkan dengan santai dan tersenyum, dia mengatakan Alhamdulillah.

“Kalau tidak cerdas kita bersyukur masih banyak yang pintar. Alhamdulillah (dibilang goblok, red),” katanya tersenyum. Termasuk dengan tuntutan Yusril agar dirinya mundur. Dia mempersilahkan semuanya. Cecaran pertanyaan dari wartawan tidak berhenti sebelum Sekretaris Dirjen Imigrasi M Indra kemudian memberi penjelasan tambahan. [mdr]

JAKARTA, KOMPAS.com

“Dia melakukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh hukum. Ini satu masalah besar buat bangsa negara ini dan pimpinan negara, Pak Presiden. Dia berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Demokrat tidak bisa mengurus masalah ini. Tapi, ini terbukti Demokrat tidak bisa mendisiplinkan anggotanya,” katanya.

Menurut Adnan, berulang kali petinggi partai biru itu mengatakan Nazaruddin akan datang memenuhi panggilan KPK, namun berulang kali pula dirinya mangkir. Adnan juga mendengar katanya akan kembali, namun belum juga terwujud.

Publik pun tidak memperoleh penjelasan yang lengkap. Padahal, lanjutnya, sudah ada keberanian moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk mengungkapkan perilaku Nazaruddin. Seharusnya sudah bisa dibongkar dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Jadi periksa saja dulu yang ada,” tambahnya.

Mantan Anggota Tim Delapan ini juga meminta DPR tidak terlalu banyak ikut campur dalam pengejaran Nazaruddin seperti yang dilakukan belakangan ini. Proses hukum diserahkan saja kepada polisi dan KPK.

“DPR harus menunggu hasil pemeriksaannya. Jangan ikut campur dulu karena ini bisa mengacak-acak proses pemeriksaan,” tandasnya.

Gatra yang terbit itu memampang foto Politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan memberi judul “Terjebak Pusaran Arus Korupsi” di halaman mukanya.
Dani Hamdani Direktur Marketing membenarkan informasi itu.

“Itu betul, saya tadi pagi pukul 3.30 WIB ditelepon pihak sirkulasi, sirkulasi ditelepon agen kalo agen minta tambahan,” ujar Direktur Marketing Gatra Dani Hamdani saat dihubungi wartawan, Jumat (24/6/2011).

Menurut Dani, diborongnya majalah Gatra tersebut kemungkinan muatan berita yang diinvestigasi oleh Gatra. Sebab Gatra kali ini memuat investigasi tentang dugaan keterlibatan petinggi Demokrat dalam kasus korupsi.

“Yang pasti soal pemberitaan, kemungkinan tentang pemberitaan Demokrat, Angelina Sondakh,” jelasnya.

Selain itu, kata Dani kemungkinan tentang pemberitaan Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Arab Saudi dan beritakan di makamkan di dekat makam Siti Khodijah Istri Rosulullah. Namun dalam temuan Gatra di Jeddah Ruyati dimakamkan jauh dari Siti Khodijah yakni 20 Km.

Lebih jauh Dani menjelaskan Gatra yang terbit hari ini memang mengalami sedikit keterlambatan dalam penyebarannya.

“Kita memang telat, karena waktu terbit agak rumit, harus dibungkus plastik segala, seharusnya Kamis pagi sudah di edarin, tapi memang sebagian agen besar Kamis sudah ada yang kita sebarin,” jelas Dani.

Agen besar di Harmoni, lanjut Dani juga menyampaikan kepada pihak Gatra bahwa Gatra terbitan hari ini langsung lenyap karena ada yang borong.

“Menurut agen di Harmoni Gatra langsung diborong,” imbuhnya.

Karena itulah, Dani mengatakan pihaknya sudah melakukan cetak ulang Majalah Gatra karena banyak agen yang mengeluhkan stoknya habis.

“Akhirnya tadi kami cetak ulang. Yang masalah adalah agen eceran,” pungkasnya.

Penulis : Willy Widianto
(Sumber: TribunNews)

Politisi PD yang juga Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika, Ruhut Sitompul, menyatakan bahwa semestinya Dewan Kehormatan PD mengambil tindakan untuk Andi Nurpati seperti halnya yang dilakukan kepada mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin. Alasannya, Karena Nurpati telah merusak citra PD dengan kasus dugaan pemalsuan putusan MK.

“DK sebaiknya memang mengistirahatkan Andi Nurpati, karena citra partai juga terganggu,” ujar Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/6). Menurut Ruhut, DK memang semestinya bertindak adil. Tindakan atas Nazaruddin, kata Ruhut, juga harus diberlakukan pula kepada Nurpati.

Ruhut pun berharap Amir Syamsuddin yang menjadi Sekretaris DK berani mengambl tindakan kepada Nurpati. “Jangan karena sama-sama teman sekampung, kemudian tidak ditindak. Itu namanya semut di seberang lautan tampak, gajah di depan tak tampak,” tukasnya.

Lantas bagaimana dengan kasus hukumnya? Ruhut menyerahkannya ke kepolisian. Namun demikian, Ruhut yang duduk di Komisi Hukum DPR itu berharap agar Ketua MK Mahfud MD dan Andi Nurpati tidak saling berpolemik di media. “Karena kalau berdua perang kata-kata, kredibilitas mereka akan hancur,” ulasnya.(boy/jpnn)

”Semakin dia dizalimi, akan semakin dibuka segala keburukan internal partai,” ujar Kaligis yang menghubungi Tempo, Sabtu 25 Juni 2011. Menurut Kaligis, kliennya itu menyatakan bersedia diperiksa KPK di kantor pengacaranya di Singapura di kawasan Shenton Way DBS Building.

Saat ini, Kaligis melanjutkan, kliennya sedang menyiapkan affidavit (keterangan di bawah sumpah) ihwal sejumlah kasus yang membelit dirinya. Misalnya, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, tuduhan pemberian uang ke Mahkamah Konstitusi, serta kasus proyek di Kementerian Pendidikan.

Kaligis mencontohkan isi affidavit tentang proyek di Kementerian Pendidikan. Menurut Nazaruddin, proyek tersebut sudah melalui tender dan dilakukan transparan. Pelaksanaan tender juga sudah diaudit oleh inspektorat jenderal. ”Affidavit itu juga disertai bukti-bukti,” ujarnya.

Ihwal pemberian uang ke Mahkamah Konstitusi, Kaligis mengatakan, kliennya menyatakan sebaiknya ditanyakan ke Partai Demokrat. Sebab, Nazaruddin mengklaim soal uang itu sudah diketahui oleh partai. ”Tanya ke partai apa maksud uang itu,” katanya.

Seperti diketahui, Nazaruddin diduga memberikan uang sebesar Sin$ 120 ribu kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Uang tersebut beberapa hari kemudian dikembalikan melalui satpam di rumah Nazaruddin.

Kaligis menjelaskan, dalam affidavit itu, kliennya juga memaparkan semua aliran keuangan Partai Demokrat. Dia juga membeberkan pihak-pihak yang menyerahkan dan menerima uang bagi kepentingan partai. ”Dia mengetahuinya karena sebagai bendahara, uang itu kan semuanya lewat melalui dirinya,” ujarnya.
SUKMA N. LOPPIES

(Sumber: Tempointeraktif)

Eksekusi terhadap Paulinus Domi dilakukan Kejaksaan Tinggi NTT siang tadi pukul 15.30 WITA. Paulinus Domi akan menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kupang. Paulinus sempat dibebaskan karena masa tahanannya berakhir.

Paulinus Domi mengajukan banding dan kasasi terkait dugaan korupsi APBD Ende tahun 2005 dan 2008 yang merugikan negara Rp 3,5 miliar. Kala itu, Paulinus masih menjabat sebagai Bupati Ende.

Anggota DPRD NTT asal Partai Golkar ini digiring menuju mobil tahanan kejaksaan mengenakan setelan baju batik warna gelap. Saat itu, Paulinus didampingi istrinya, Sisilia Domi, seorang putrinya, serta sejumlah anggota keluarga lainnya.

Paulinus nyaris jatuh karena tergelincir saat hendak duduk di mobil tahanan itu. Sisilia Domi menyampaikan akan menyusul ke LP Penfui Kupang. »Tunggu Bapak, kami segera menyusul ke sana (LP Penfui),” katanya.

Kepala Bidang Humas Kejati NTT Muib mengatakan eksekusi yang dilakukan kejaksaan berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Ende yang meminta Kejati mengeksekusi Paulinus Domi karena MA menolak kasasi yang diajukan Paulinus.

“Karena kasasinya ditolak, maka Paulinus harus menjalani masa tahanan selama 2,5 tahun sesuai putusan PN Kupang,” katanya.

Untuk diketahui, Paulinus Domi diduga terlibat kasus korupsi dana APBD Ende tahun 2005 dan 2008. Dana tersebut dipinjamkan kepada seorang pengusaha asal Ende, Samuel Matutina. Selain Paulinus, kasus korupsi ini juga menyeret mantan Sekretaris Daerah Ende, Iskandar Mbreu.
YOHANES SEO

(Sumber: Tempointeraktif)

Bentrokan dipicu pelarangan Ketua DPRD Kabupaten Magelang yang juga kader PDIP Susilo untuk mengikuti acara haul oleh sejumlah personil Satgas PDIP.

Pelarangan ini membuat  para simpatisan Susilo marah dan terlibat adu jotos dengan anggota satgas PDIP.

Dalam insiden ini, seorang kader yang diduga memicu bentrokan, diamankan polisi.

Menurut  Susilo meski sudah menunjukkan undangan, anggota satgas tetap melarangnya mengikuti acara haul, karena perintah dari Ketua DPC PDIP Magelang yang dijabat Bupati Magelang Singgih Sanyoto.

Singgih Sanyoto sendiri menolak mengomentari pelarangan tersebut. Namun  Singgih membenarkan saat ini sedang terjadi konflik internal di tubuh DPC PDIP Magelang. (RIE)

(Sumber: Metrotvnews)

Daniel mengungkapkan kesepakatan bagi hasil itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin, 22 Juni 2011. Dengan pembagian hasil seperti itu, “Proyek batu bara ini sejatinya adalah proyek Nazaruddin,” kata pengacara Daniel, Kamaruddin Simanjuntak, saat membacakan pembelaan untuk kliennya.

Namun, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin membantah klaim Daniel dan pengacaranya. “Itu tidak ada,” kata Didi melalui telepon tadi malam. “Kalaupun ada, itu ulah oknum yang mengatasnamakan Demokrat.”

Daniel, pemilik PT Matahari Anugrah Perkasa, terancam hukuman empat tahun penjara setelah diperkarakan Nazaruddin. Dia dituduh menipu dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN pada 2010.

Sebelum sidang, Daniel menyanggah tuduhan jaksa bahwa dia telah berkongsi dengan Yulianis, Direktur PT Executive Money Changer. “Sejak awal saya selalu berhubungan dengan Nazaruddin,” kata Daniel.

Menurut Kamaruddin, Yulianis adalah salah satu anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri. “Yulianis diperintah Nazaruddin untuk memfitnah terdakwa dengan cara membuat laporan palsu,” kata Kamaruddin dalam eksepsinya.

Saat ini KPK masih mencari Yulianis. Dia diduga mengetahui kasus suap wisma atlet yang menyeret Mindo Rosalina Manullang, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri.

Daniel menuturkan, dalam tahap penyidikan, Nazaruddin mengajaknya berdamai. “Syaratnya, saya harus menyerahkan perusahaan saya, PT Matahari,” ujar suami penyanyi Joy Tobing itu. Karena tak ada kata sepakat, proses penyidikan menjadi lebih lama. “Sampai 120 hari.”

Pada bagian lain eksepsinya, Kamaruddin menyebutkan bahwa Daniel mengenal Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang telah dicopot, melalui Sutan Bhatoegana, salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. “Ia yang mengenalkan Daniel dengan Nazaruddin,” ucap Kamaruddin.

Kepada Tempo, Daniel pernah mengungkapkan, bersama Sutan dan Nazaruddin, dia menemui seorang direktur PT PLN Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Nazaruddin meminta sang direktur membantu memenangkan PT Matahari dalam tender pengadaan 40 ribu metrik ton batu bara tersebut.

Namun, Sutan menyangkal kabar mengintervensi PLN agar perusahaan Daniel dimenangkan. “Saya hanya titip agar perusahaan milik kader kami dikawal,” ujar Sutan kepada Tempo, Mei lalu. Menurut Sutan, ia hanya meminta “pengawalan” agar penawaran tender Matahari tidak dieliminasi karena “persoalan sepele”.

(Sumber: Tempointeraktif)

JAKARTA

Melihat kondisi ini, kalangan yang menamakan diri Anak Muda Demokrat Sejati (KAUM Demokrat Sejati) meminta Dewan Pembina PD agar secepatnya menyelamatkan partai ini.

“Kami memohon, selamatkanlah PD agar PD bisa dipergunakan oleh orang-orang muda sebagai penerus bangsa di masa depan bagi kepentingan masyarakat dan negara,” ujar Direktur Eksekutif KAUM Demokrat Sejati Herbert Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2011).

Menurut Herbert, beberapa kasus tersebut menyebabkan persepsi negatif di masyarakat. Dia menyebutkan kasus yang menimpa Wakil Ketua Umum I PD Jhonny Allen Marbun yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan dermaga di Indonesia bagian timur.
“Penanganan kasus ini stagnan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga menimbulkan persepsi negatif dari publik dan konstituen PD terhadap PD,” katanya.

Namun, kata Herbert, kasus yang paling menyita perhatian publik dan membuat reputasi PD merosot adalah kasus dugaan suap pembangunan Wisma Sea Games. Menurutnya, dalam kasus ini diduga melibatkan beberapa kader dan pengurus PD.

Mereka antara lain Bendahara Umum PD yang juga Anggota Komisi III DPR Muhammad Nazarudin, Wakil Sekretaris Jenderal I PD yang juga Anggota Komisi XI DPR Angelina Sondakh, Sekretaris Dewan Pembina PD yang juga Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi A Mallarangeng. “Kasus ini merupakan suatu tamparan yang sangat keras terhadap PD,” kata Herbert.

Kasus lain yang menyebabkan persepsi negatif di benak masyarakat adalah  kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan sengketa Pemilu yang ditangani Mabes Polri atas laporan MK yang menyeret nama Ketua Divisi Komunikasi Publik PD Andi Nurpati. “Kasus ini turut melengkapi beban PD.
Malah dalam kasus ini timbul persepsi bahwa MK berhadapan dengan PD,” tutur Herbert.

Dalam berbagai kasus yang menimpa kader dan pengurus DPP PD, paling banyak menimpa Muhammad Nazaruddin. Wakil Bendahara Umum PD ini diduga melakukan pelecehan seksual pada saat pelaksanaan kongres PD di Bandung, lalu. “Kasus ini menimbulkan persepsi negatif dalam kaitan moralitas yang rendah terhadap PD,” katanya.

Tak hanya itu, kader PD lain yang tersangkut kasus dugaan korupsi, kata Herbert, adalah Muhammad Nasir. Dia adalah Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan mantan Anggota Komisi IX DPR yang membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja. Sekarang Nasir merupakan Anggota Komisi III DPR.

“Dia diduga terlibat dalam kasus PLTS di Kemenakertrans yang ditangani KPK. Di lingkaran kasus itu pula, keluarga dan orang dekat mereka sangat terang benderang keterlibatannya,” katanya.

Menurut Herbert, walaupaun sudah didera berbagai permasalahan, tapi tetap saja individu pengurus dan anggota Pembina PD membuat ketakutan baru kepada simpatisan PD. Mereka mempertontonkan sikap dan pernyataan yang saling berbenturan mengomentari kasus-kasus tersebut.

“Mereka berpendapat beragam seperti hendak mengesankan atau menunjukkan bahwa PD menganut paham sebagai partai yang bebas mengemukakan pendapat apa saja. Walau akhirnya perbedaan tersebut menimbulkan citra negatif terhadap PD,” ujar Herbert.

(Sumber: Okezone.com)

Hal ini ditegaskan Sa’im, Ketua DPC PDIP Lamongan Jumat (17/6) pagi tadi. ’Saya tegaskan bahwa PDIP Lamongan sangat menghormati proses hukum. Namun, kita juga harus menjunjung asas praduga tidak bersalah. Sebelum ada putusan tetap dari pengadilan, maka kedua kader PDIP (yang terjerat kasus korupsi) itu tidak bisa dibilang bersalah,’’ ujar pria yang juga wakil ketua DPRD Lamongan ini.

Lantas? Untuk memberikan pendampingan hukum tersebut, Sa’im menyatakan telah mengirim surat kepada DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya. Isinya, kata dia, memohon bantuan tim advokasi dari DPD PDIP pimpinan Sirmaji tersebut. Utamanya, untuk mendampingi Narto yang proses hukumnya kini sudah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

Diberitakan sebelumnya, dua kader PDIP Lamongan dijebloskan ke tahanan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan dari Pemprov Jatim tahun 2010. Yakni, Ketua PAC PDIP Glagah, Suyanto, di tahan penyidik Polres Lamongan atas dugaan korupsi dana bantuan penggemukan kambing senilai Rp 25 juta.

Selanjutnya, Narto, Kades sekaligus Ketua Ranting PDIP Desa Pasi Kecamatan Glagah. Ia ditahan Kejari Lamongan setelah berkasnya dilimpahkan penyidik Polres Lamongan Senin lalu. Dia diduga melakukan tindak pidan korupsi dana bantuan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 100 juta. Yakni, untuk pembangunan jalan rabat beton di desanya.

(Sumber: SurabayaPost)

TEMPO Interaktif

“Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Eka Budi.

Hal yang memberatkan, terdakwa tidak menerapkan unsur kehati-hatian secara seksama, dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil perbuatannya, dan telah mengabdi cukup lama pada negara.

Selain Baharuddin, keempat bekas anggota Komisi IX DPR periode 2004-2009 dari Golkar, Asep Ruchimat, Teuku Muhammad Nurlif, Hengky Baramuli, dan Reza Kamarullah juga menerima vonis satu tahun dan empat bulan penjara, serta denda Rp 50 juta dalam kasus yang sama.

Terhadap vonis hakim, kelima terdakwa dan jaksa sama-sama belum memutuskan banding dan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Edi Hartoyo, salah seorang jaksa, mengatakan putusan hakim yang tidak membedakan vonis Baharuddin dengan empat terdakwa lain akan menjadi salah satu pertimbangan mengajukan banding.

Dalam dakwaan, Baharuddin dinyatakan menerima cek pelawat senilai Rp 150 juta, Hengky menerima Rp 450 juta, Reza menerima Rp 500 juta, Asep menerima Rp 150 juta, dan Nurlif menerima Rp 550 juta. Empat nama terakhir sudah mengembalikan uang tersebut. Baharuddin tidak mengembalikan karena tidak mengakui perbuatannya.

Sebelumnya, pada 8 Juni 2011, tim Jaksa Penuntut Umum pimpinan Anang Supriatna menuntut Baharuddin hukuman 2,5 tahun penjara, sedangkan empat koleganya dituntut 2 tahun penjara. Kelimanya juga dituntut denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Menurut jaksa, kelima politisi Golkar terbukti menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya, yakni cek pelawat. Cek, menurut jaksa, patut diduga berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom tahun 2004. Kelima orang itu melanggar Pasal 11 No.31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Sumber: Tempointeraktif)

VIVAnews 

Husni yang akrab disapa Mone itu menegaskan bahwa dia ikut menggugatatas nama warga negara biasa, yang peduli dengan politik nasional. Dukungan itu, lanjutnya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat dan LSM tempatnya bekerja.

Namun keikutsertaan Mone ini, menurut Khatibul Umam Wiranu, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat yang turut menggodok Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik itu, bisa saja melanggar etika politik.

“Konsekuensi sebagai pengurus Demokrat, seharusnya mengikuti keputusan partai,” kata Khatibul saat dihubungi VIVAnews, Rabu 15 Juni 2011 malam. “Itu etika politik.”

Khatibul menjelaskan bahwa selaku pribadi, boleh saja Mone ikut menggugat. “Nggak ada masalah. Tinggal nanti bagaimana urusannya di partai,” kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu. Khatibul pun menegaskan, secara etika, Mone tidak tepat turut menggugat UU yang disokong partainya.

Khatibul sendiri menjelaskan, UU Partai Politik sudah disusun sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Fraksi Partai Demokrat termasuk yang menyokong syarat sebuah partai politik harus memiliki 75 persen kepengurusan di kabupaten atau kota setiap provinsi. Syarat ini yang digugat Mone dan kawan-kawan.

“Untuk menegakkan sistem presidensial, posisi partai harus kuat, memiliki kepengurusan di yang merata di setiap daerah,” kata Khatibul.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan gugatan yang dilancarkan sembilan orang yang mengaku ingin membentuk Partai Serikat Rakyat Independen itu. Partai SRI yang dipersiapkan oleh para Pemohon ini disponsori oleh Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-K) yang dikenal sebagai pendukung Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang sekarang bekerja di Bank Dunia.

(Sumber: VIVAnews

KULIAH kepresidenan (presidential lecture) Presiden SBY dalam acara Young Leader Forum (YLF) di Jakarta mengundang perdebatan, apakah SBY siap membuktikan bahwa dia tak akan membangun dinasti politik, setidaknya untuk Pemilu 2014. Sejumlah pengamat masih sangsi karena pidato itu masih bersayap, misalnya memang istri dan anak-anaknya tak akan mencalonkan diri, tapi pertanyaannya bagaimana jika mereka dicalonkan?

Meski SBY menegaskan tak akan mencalonkan lagi sebagaimana amanat konstitusi, dia tak pernah bisa menggaransi apakah keluarganya juga mengikuti jejaknya. Mencuatnya isu bahwa Ani Yudhoyono tampaknya akan terjun (atau diterjunkan) ke dunia politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden menjadi tanda tanya besar. Jika nanti isu itu benar maka disayangkan, iklim demokrasi yang baru mulai terbangun, dengan jutaan korban mahasiswa dan masyarakat sipil itu, akan kembali set back.

Berbekal dari hasil survei, Ruhut Sitompul menyebut Ani Yudhoyono memiliki peluang bila menjadi capres karena memiliki tingkat popularitas tinggi. Bersamaan itu pula, ia menyebut Puan Maharani, putri Megawati, yang layak mendampingi Ani sebagai cawapres. Formasi Ani-Puan disebut-sebut tak akan bisa disaingi oleh Aburizal Bakrie ataupun Prabowo.

Tak hanya negara berbasis kerajaan dan otoritarian yang memiliki dinasti politik karena negara dengan sistem suksesi kepemimpinan demokratis pun mengenal dinasti politik. Di Amerika Serikat misalnya, dinasti politik Kennedy, Bush, dan Clinton mewarnai perjalanan demokrasi. Di Filipina ada dinasti Marcos, Acquino, dan Arroyo, di India ada dinasti Gandhi dan Nehru, di Pakistan ada dinasti Bhutto, dan sebagainya. Dampak negatif dinasti politik yang paling sering kita dengar adalah nepotisme.

Praktik nepotisme telah ditunjukkan oleh penguasa Orde Baru. Pada tahun-tahun menjelang berakhirnya kekuasaan rezimnya, Soeharto mempersiapkan Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut). Siasat rezim waktu itu adalah dengan mengangkat Mbak Tutut menjadi Mensos dalam Kabinet Pembangunan VII, aktif di Partai Golkar, dan seterusnya. Klimaksnya pada saat yang tepat ia bisa menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden.

Lebih Berat

Politik dinasti mengandaikan kepemimpinan berada pada tangan segelintir orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Dinasti politik ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah politik pendahulunya, lewat cara penunjukan anak, istri, paman, dan sebagainya untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai (lembaga) politik.

Biasanya ini adalah cara agar sanak kadang tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik. Dalam lembaga politik seperti partai, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acapkali mendapatkan keistimewaan (privilege) untuk menempati pelbagai posisi penting dalam puncak hierarki kelembagaan organisasi. Di sisi lain ada juga praktik dinasti politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik dalam keluarga.

(Sumber: suara merdeka)

Jakarta

“Sekretaris dan Bendahara Fraksi telah dan sedang menghadapi proses hukum tetapi Ketua Fraksi belum terjangkau oleh proses hukum,” ujar dia ketika membacakan nota pembelaan (Pledoi), di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (15/6).

Pertimbangan lain, menurut dia sebagai ketua Fraksi pada 2004, Tjahyo Kumolo ikut mengusung nama Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

“Bukankah tanggung jawab Fraksi kolektif kolegial dan  justru pada pundak ketualah penanggung jawab utamanya?. Beginikah cermin prinsip equality before the law yang katanya dijunjung tinggi oleh KPK,” kata dia.

“Salahkah bila tokoh politik, para cendikiawan masyarakat dan para terdakwa berteriak KPK telah melakukan tebang pilih.”

Selain itu, dia menurut dia terdapat 19 orang dari FPDIP yang diduga terlibat dalam perkara ini. Empat orang di antaranya sudah keburu meninggal dunia.

“Yang diproses hukum mestinya 15 orang, kenyataannya hanya 13 orang saja yang dihadapkan persidangan. Yang 2 orang walaupun sama-sama menerima TC BI hingga perkara ini akan divonis masih bebas dan tuntutan hukum,” kata dia.

(Sumber: Primair Online)

Ketidakonsistenan DPD Jabar itu dimanifestasikan dalam wujud dikeluarkannya SK nomor 74/Golkar/VI/2011 tentang pembatalan surat keputusan pembekuan DPD Golkar Purwakarta dalam kaitan SK nomor 71/Golkar/VI/2011. Sedangkan SK nomor 72/Golkar/VI/2011 tentang Musdalub belum ada pencabutannya.

Menurut Ketua DPD Golkar hasil Musdalub Lalam Martakusumah, pihaknya sudah memberikan kuasa kepada tiga orang pengacara untuk mendaftarkan gugatan ke PN Purwakarta. “Surat gugatan dengan yang digugat DPD Golkar Jabar dan DPP Golkar itu sudah diregistrasi PN Purwakarta dengan nomor register 08/Pdt. G/2011/PN. Pwk,” katanya.

Pada siang harinya, kelompok DPD Golkar Purwakarta yang dimusdalubkan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan surat nomor 74/Golkar/VI/2011 tentang pembatalan SK pembekuan DPD Golkar Purwakarta oleh DPD Golkar Jabar yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2011.

Merebaknya pembatalan SK pembekuan DPD Golkar Purwakarta ditengarai tidak akan menyelesaikan masalah tapi akan menambah hangat peta perpolitikan khususnya di tubuh Golkar Purwakarta.

Berkaitan dengan beredarnya SK nomnor 74/Golkar/VI/2011, Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi DPD Golkar Jabar, Pulihono mengatakan pihaknya belum mendengar dan mendapatkan surat kalau DPD Jabar mengeluarkan SK pembatalan pembekuan.

Menurutnya, setelah diadakannya Musdalub DPD Golkar Purwakarta sampai sekarang belum pernah diadakan rapat khusus membahas rencana dikeluarkannya pembatalan SK pembekuan DPD Golkar Purwakarta. “Saya belum pernah mengikuti rapat khusus di DPD Golkar Jabar,” katanya singkat. (A-86/das)***

(Sumber: Pikiran Rakyat.com)

Jakarta

“Kasusnya sudah disidangkan di PN Gorontalo. Majelis hakim memvonis 10 bulan penjara dan masa percobaan 1 tahun,” kata sumber detikcom, Selasa (14/6).

YA, imbuh sumber tersebut, didakwa dengan pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan.

Sebelumnya, politikus asal Golkar ini ditangkap di Hotel Royal Regal, Jl Mangga Besar VIII, Tamansari, Jakarta Barat. YA ditangkap 8 Juni 2011 sekitar pukul 21.00 WIB. YA tidak sendiri. Saat ditangkap dia tengah bersama seorang perempuan.

Berdasarkan Laporan Polisi No Pol: 231/K/VI/2011/Nkb Res JB tanggal 08 Juni 2011, politisi asal Partai Golkar ini ditangkap dikamar 427. Terhitung sejak 10 Juni 2011 YA resmi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat.

Saat detikcom coba mengkonfirmasi SMS yang dikirim ke telpon genggam Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Yossy Runtukahu tidak membalas. Saat dihubungi Yossy juga tidak mengangkat telponnya.

(Sumber: detikNews.com)

“Menuntut majelis hakim memutuskan terdakwa Ni Luh Mariani, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun enam bulan,” katanya.

Jaksa juga menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana berupa denda senilai Rp 50 juta untuk masing-masing terdakwa. Jika tidak dibayarkan, denda dapat diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Selain itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) juga meminta majelis hakim memutuskan untuk merampas harta yang diperoleh para politikus ini dari hasil tindak pidana korupsi. “Untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan harta dan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,” kata Agus.

Nilai barang atau uang yang harus dirampas itu berbeda-beda. Ni Luh Mariani senilai Rp 500 juta, Soetanto Rp 600 juta, Soewarno Rp 500 juta, dan Matheos senilai Rp 350 juta. Menurut Agus, JPU menilai bahwa keempat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Keempatnya dinilai terbukti menerima hadiah atau janji yang patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Mereka dinilai mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa pemberian cek perjalanan tersebut berkaitan dengan kewenangannya selaku anggota Komisi IX DPR dalam rangka pemilihan Deputi Gubernus Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom.

(Sumber: kompas.com)