KPUD Sumsel Siasati Kisruh Parpol

Republika Online/ Selasa, 15 Januari 2008
MEDAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) tetap akan mengakui pelaksana tugas di partai pada tiap tingkatan (DPD/DPC), jika terjadi masalah internal dalam pengajuan calon gubernur (cagub). Sikap ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi stagnasi dalam proses Pilkada Sulsel untuk memilih gubernur/wakil gubernur periode 2008-2013.

”Jadi, kami akan tetap mengakui adanya pelaksana (ketua atau sekreatris) jika ada parpol yang tengah bermasalah sehingga terjadi dualisme pengajuan, atau pimpinan parpol bersangkutan tidak mengajukan calon,” Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, kepada Republika, Senin (14/1).

Sikap KPUD itu berlandaskan Peraturan Pemerntah (PP) No 06/2005, yang mengatur tentang pimpinan parpol di tiap tingkatan dalam proses pengajuan calon kepala daerah. Irham menegaskan, dalam menyelesaikan masalah internal parpol, KPUD tidak akan ikut campur sejauh tidak terkait dengan proses pencalonan.

Jika terjadi masalah, KPUD akan lebih banyak berkomunikasi dengan dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. ”Dengan dasar petunjuk DPP parpol bersangkutan KPUD melanjutkan proses pencalonan,” tegasnya.

Pilkada Sumut yang akan dilaksanakan April 2008, mulai dibayang-bayangi permasalahan. Mislanya DPP PAN yang menonaktifkan Ketua DPW PAN Sumut, Kamalauddin Harahap, menyusul kisruh pencalonan gubernur. Kamaluddin digantikan Viva Yoga Mauladi sebagai pelaksana Ketua DPW Sumut.

PDIP juga berpotensi bermasalah. Pasalnya, dalam proses fit and proper test akhir pekan lalu, Gubernur Sumut Rudolf Pardede tidak muncul sebagai cagub yang akan diusung. Padahal, dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP, Rudolf yang juga Ketua DPD PDIP Sumut, memperoleh suara terbesar dari cabang-cabang yang menyaring nama-nama bakal calon.

Dengan sikap DPP itu — yang sejak awal meminta Rudolf tidak usah maju karena berbagai masalah — Rudolf akan membalasnya dengan tidak akan menandatangani pencalonan gubernur. Dugaan inilah yang dikhawatirkan akan terjadi, mengingat sebagai partai kedua terbesar, PDIP belum juga memastikan siapa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur nantinya.

Beberapa sumber di DPP PDIP membenarkan, kalau saat ini ada skenario jika Rudolf tidak akan mau menandatangani pencolonan. Antara lain dengan menunjuk pelaksana, sebagaimana dilakukan PAN. Sayangnya, tidak ada pengurus yang berani memberi komentar terbuka.

Sedangkan Rudolf, belakangan ini terkesan menghindar kalau ditanya wartawan. ”Saya masih gubernur,” tukasnya. PDIP saat ini mengaku masih dalam proses penetapan calon. Namun pasangan gubernur dan wakil sudah mulai dilakukan. Disebut-sebut, pasangan yang digodok adalah Letjen TNI Cornel Simbolon-Alamsyah Hamdani, Chairuman Harahap-Yasona Laoli, dan Beny Pasaribu-Brigjen Machfud.

(nin )

PAN Mendapat Pesaing Baru

Liputan6.com, Jakarta: Di tengah wacana penyederhanaan partai politik, Ahad (26/11) ini, sejumlah tokoh muda Muhammadiyah justru mendirikan partai baru. Namun parpol bernama Partai Matahari Bangsa ini diklaim sebagai partai resmi warga Muhammadiyah.

Partai Matahari Bangsa atau disingkat PMB didirikan antara lain oleh Imam ad Daruqutni, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang juga bekas anggota Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR. Diklaim, PMB didukung oleh tokoh-tokoh muda Muhammadiyah yang tersebar di sejumlah organisasi otonom Muhammadiyah.

Mereka yang bergabung dalam PMB mengaku kecewa terhadap partai-partai yang ada saat ini. Terlebih, ideologi partai-partai yang ada tidak sejalan dengan falsafah Muhammadiyah. Pihak PMB juga mengklaim sebagai partai resmi warga Muhammadiyah. “PMB tidak ingin mengusik partai lain yang sudah ada, tetapi partai ini ingin ngopeni (mengurusi) Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah,” ucap Imam.

Adapun Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, mendirikan partai adalah hak setiap warga, termasuk warga Muhammadiyah. Kendati demikian, PP Muhammadiyah meminta PMB tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah.

Di lain pihak, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir menyatakan tidak keberatan dengan berdirinya PMB. Soetrisno pun tak menganggap berdirinya PMB sebagai ancaman bagi PAN meski keduanya sama-sama menjadikan warga Muhammadiyah sebagai basis dukungan partai.

Wacana penyederhanaan partai peserta pemilihan umum dilontarkan Partai Golongan Karya pada awal September silam. Partai beringin beralasan, sistem multipartai yang berlaku saat ini dianggap tidak mampu menciptakan parlemen dan pemerintahan yang efektif. Usulan ini disambut baik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR [baca: Golkar dan PDIP Mengusulkan Penyederhanaan Partai].

Kedua parpol papan atas itu boleh saja mengusulkan penyederhanaan partai. Yang terang, hingga awal bulan silam, sebanyak 28 partai baru telah mendaftar ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Umumnya di antara partai-partai baru ini terdapat parpol lama yang berganti nama. Maklumlah, berdasarkan Undang-undang Pemilu 2002, hanya tujuh parpol yang dapat ikut Pemilu 2009 karena perolehan kursinya di atas tiga persen atau sesuai electoral threshold [baca: Puluhan Parpol Baru Mengadu Nasib di Pemilu 2009].(ANS/Tim Liputan SCTV)

Benang Kusut Perceraian Gusti Randa dan Nia

Liputan6.com, Jakarta: Gugatan cerai Gusti Randa terhadap istrinya, Nia Paramitha, terbilang kasus paling “panas”. Betapa tidak, konflik domestik antara Gusti dan Nia menyeret-nyeret pentolan Partai Amanat Nasional (PAN). Sebut saja Soetrisno Bachir. Perkara ini ditanggapi serius oleh PAN. Soetrisno lewat kuasa hukumnya, Indra Sahnun Lubis mengadukan Gusti ke Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin (10/4). Delik aduannya, yaitu pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan [baca: DPP PAN Akan Melaporkan Gusti Randa].

Nama Soetrisno semula tidak terangkat ke permukaan. Sebelumnya ada dua inisial lelaki yang disebut-sebut berselingkuh dengan Nia. Seorang lagi berinisial AH. Menurut Indra, pengajuan gugatan untuk membuktikan isu Soetrisno berbuat asusila bohong belaka. Gusti Randa menyambut pengaduan itu dengan tenang. Sebab, ia hanya mengaku menyebut lelaki idaman lain Nia adalah Mister X. Gusti berencana membeberkan nama itu di persidangan nanti.

Tekad Gusti menceraikan Nia memang bulat. Gusti bersikukuh menceraikan Nia karena istrinya terbukti berselingkuh. Awalnya tiga bulan silam, Nia mengaku tengah haid. Namun, belakangan wanita dari empat anak itu minta diantar ke rumah sakit. Dari situlah terungkap bahwa Nia, menurut Gusti, ternyata hendak menggugurkan kandungan lantaran dihamili seorang tokoh politik.

Dalam kesempatan terpisah, Nia mengakui keguguran, tapi karena alasan medis dan bukan hasil selingkuh. Padahal, Gusti Randa mengaku sudah tiga bulan tidak berhubungan intim. Jawaban Nia tersebut dianggap Gusti sebagai tanda “perang”. Apalagi, wanita yang populer sebagai penyanyi itu juga meminta maaf kepada pihak Soetrisno dan PAN. “Nia seolah-olah lempar “handuk” agar saya berhati-hati kalau ingin menyelamatkan anak-anak,” kata Gusti. Di mata lelaki yang juga pengacara itu, Nia sudah jadi “bumper” demi menyelamatkan kelompok tertentu.(KEN/Frets Ferdinand)

Franky Sahilatua Mencabut Dukungan Kepada PAN

Liputan6.com, Jakarta: Saat ini, banyak artis atau selebritis yang terlibat dalam partai politik. Tapi, lain yang terjadi dengan penyanyi balada Franky Sahilatua. Franky yang selama ini dikenal sebagai simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk mencabut dukungannya, belum lama ini.

Partai apa partai penipu. Dapat kursi, rakyat ditipu…. Penggalan lirik lagu yang didendangkan Franky sepertinya menunjukkan kegundahannya kepada partai politik itu. Langkah PAN dinilai Franky tidak lagi berpihak kepada rakyat banyak. “Tentang bahan bakar minyak dan beras itu masalah rakyat kecil. Tapi, seluruh angket yang menyangkut harkat hidup rakyat kecil lolos begitu saja,” tutur Franky.

Franky mendukung PAN pada pemilu legislatif silam. Dia juga mendukung Amien Rais saat kampanye pemilihan presiden. Franky ikut keliling Nusantara mendukung partai yang dinilai reformis. Tetapi, kini Franky memutuskan tidak lagi terlibat dengan partai berlambang matahari itu.

Niat Franky menarik dukungannya semakin bulat ketika anggota PAN Djoko Edhi Soetjipto dipecat. Pemecatan Djoko dinilai tidak adil. Pasalnya kepergian Djoko ke Mesir beberapa waktu silam untuk studi banding dan atas sepengetahuan pimpinan fraksi PAN di DPR [baca: Djoko Edhi Di-recall dari DPR].

Penarikan dukungan penyanyi balada itu ternyata ditanggapi Dewan Pimpinan Pusat PAN dengan biasa saja. “Saya kira itu lebih kepada suara pribadi,” kata Hakam Naja Ketua DPP PAN.

Tapi, Franky yang telah patah arang menyatakan, untuk sementara dirinya tidak akan terlibat dalam politik. Alasannya saat ini tak ada satu pun parpol yang benar-benar memikirkan rakyat kecil.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Akan Dipecat, Djoko Pulang Lebih Cepat

21/12/2005 20:22 DPR

Liputan6.com, Jakarta: Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional yang ikut dalam rombongan anggota Dewan ke Mesir pulang lebih cepat. Dia tak tahan berlama-lama di negeri orang karena terus mendapat sorotan tajam dari media massa di Tanah Air. Djoko tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten dari Mesir, Rabu (21/12) sekitar pukul 13.00 WIB atau dua jam lebih lambat dari jadwal.

Djoko mengakui, soal perjudian yang distudikan di Mesir tak berhasil seperti yang direncanakan karena keterbatasan waktu. Padahal, menurut dia, itu sangat penting agar umat Islam di Indonesia terhindar dari judi. Djoko juga mengatakan, tak mendapatkan apa-apa dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir.

Tapi, Djoko menolak keras bila kunjungannya ke Mesir dikatakan cuma menghambur-hamburkan uang negara. “Saya menolak keras. Soal dana urusan Faisal Jamal (Sekretaris Jenderal DPR). Saya tidak merugikan negara satu sen pun,” kata Djoko saat berdialog dengan reporter SCTV Rosianna Silalahi dalam Dialog Liputan 6 Petang. “Pers sedang melakukan character assassination (pembunuhan karakter),” beber dia dengan suara meninggi.

Djoko mencoba meluruskan. Kepergiannya ke Mesir atas nama anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan. “Bukan plesiran. Satu menit pun saya tidak pernah plesiran di sana,” Djoko menegaskan. Lagi pula, tambah dia, kepergian 23 anggota Dewan (bukan 24 anggota DPR seperti diberitakan sebelumnya–Red.) ke Mesir bukan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Perjudian, tapi dalam rangka menyusun naskah akademik RUU Perjudian. Naskah inilah yang nantinya akan menjadikan rujukan RUU Perjudian.

Apa pun alasan Djoko, kepergian 23 anggota DPR ke Mesir telanjur menjadi sorotan publik. Apalagi, kepergian mereka menghabiskan dana hampir Rp 1 miliar. Bayangkan, bila dana itu disalurkan untuk rakyat miskin penerima bantuan langsung tunai. Tentu, mencukupi buat ribuan kepala keluarga.

Khusus Djoko, Fraksi PAN melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Abdillah Toha akan memberi teguran keras kepada salah satu fungsionarisnya itu. “Sejak pertama kita menentang sepenuhnya perjudian. Jadi tidak perlu mempelajari UU Perjudian,” terang Abdillah [baca: PKB dan PAN Akan Menegur Anggotanya]. Santer kabar, DPP PAN akan me-recall Djoko.

Sebenarnya Djoko tak siap menghadapi pemecatan dirinya. “Saya mencintai fraksi saya,” ungkap lelaki berambut gondrong itu. Apalagi, dia merasa kepergiannya ke Mesir sudah mendapat restu dari Abdillah dan Ketua Komisi III. “Ini buktinya. Tak tahu saya membacanya, di situ ada tanda tangan mereka,” jelas Djoko seraya membeberkan berkas persetujuan kepergiannya kepada Rosianna.

Malam ini, Djoko berencana memenuhi panggilan DPP PAN. Dia akan menjelaskan semua duduk permasalahannya sekaligus meminta penjelasan mengapa dirinya diancam hendak di-recall. Sebab, dia merasa tak pernah melanggar prosedur. “Saya tidak takut. Why takut? Ini harus diurus. Saya lakukannya benar, kenapa harus takut. Jadikan kebenaran itu sebagai kebenaran,” tegas Djoko dengan suara meledak-ledak.(ICH)

Partai Amanat Nasional Terus Bergolak

Liputan6.com, Jakarta: Tujuh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Timur sedang menimbang untuk mengundurkan diri. Mereka mengaku akan segera meninggalkan partai pimpinan Amien Rais bila Dewan Pimpinan Pusat PAN tidak mengubah keputusannya dalam penyusunan calon legislatif.

Berdasarkan data yang dihimpun SCTV, ketujuh pengurus PAN tersebut sudah mendapat tawaran dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R. Hartono, sepekan silam. Namun, baru-baru ini, mereka membantah bila rencana pengunduran mereka terkait dengan tawaran tersebut. Sebelumnya, sejumlah pengurus PAN DPC Bogor keluar dari partai dan bergabung dengan PKPB dengan alasan kecewa terhadap penyusunan daftar caleg [baca: Pengurus PAN Bogor Pindah ke PKPB].

Wakil Ketua DPP PAN Yasin Kara menilai aksi pengunduran diri kader partainya didalangi oleh orang luar partai, bukan murni datang dari kader PAN. Meski begitu, Yasin mengakui aksi pengunduran diri itu memang menyangkut masalah penyusunan daftar caleg. Tapi daftar caleg yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum telah disusun berdasarkan sistem yang berlaku di PAN, sehingga tak perlu lagi ada aksi protes dari para kader.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)

Pencalonan Nabil Menjadi Ketua DPRD Kepri Ditolak

Liputan6.com, Batam: Ratusan pengurus dan kader Partai Amanat Nasional, Rabu (10/11), datang ke Kantor DPRD Tingkat I Kepulauan Riau (Kepri) di Batam untuk menggagalkan pencalonan Muhammad Nabil sebagai ketua DPRD Kepri. Mereka menilai Nabil tidak layak memimpin Dewan karena bersama Sekretaris PAN Yudi Kurnaen gagal menggawangi Dewan Pimpinan Wilayah PAN. Nabil akan bertarung dengan dua rivalnya dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pengunjuk rasa berbondong-bondong datang dengan memakai puluhan mobil dan sepeda motor. Mereka mengaku khawatir jika Nabil mengomandani DPRD Kepri akan terjadi kekacauan. Pasalnya, ia sering berjalan sendiri alias tanpa koordinasi dengan pengurus saat menjadi pimpinan PAN. Nabil diminta mengurungkan niat untuk mencalonkan diri sekaligus meletakkan jabatan sebagai Ketua DPW PAN Kepri.

Protes dari massa tersebut tak digubris Nabil. Ia menilai aksi massa bertujuan mengganjal dirinya agar tak naik menjadi Ketua DPRD Kepri. Nabil juga mencium ada aktor intelektual di balik pengerahan pengurus dan kader PAN.(KEN/Erwan Buntaro dan Aloysius Aran)

Sebanyak 16 Pengurus PAN Resmi Mengundurkan Diri

Liputan6.com, Jakarta: Setelah menjadi isu beberapa pekan, akhirnya 16 orang pengurus Partai Amanat Nasional secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. Langkah ini bukan atas dasar kekecewaan kepada individu atau kelompok tertentu. Namun justru dilakukan lantaran banyak kebijakan partai berlambang matahari itu yang berlawanan dengan tatanan partai dan agenda reformasi. Demikian dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Faisal Basri, di Jakarta, Ahad (21/1) petang.

Menurut Faisal, pengunduran diri tersebut juga bukan berarti tak konsisten terhadap perjuangan rekan sejawat yang bersama-sama mendirikan PAN. Nama-nama pengurus dan pendiri yang mengundurkan diri ini adalah Faisal Basri, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Bara Hasibuan, Ketua Komisi Ekonomi Keuangan dan Industri Arif Arryman, pendiri PAN Toety Herati Nurhadi, Majelis Pertimbangan Partai K. Sindhunata, Ketua Komisi Sumber Daya Alam Energi, Kelautan, dan Lingkungan Hidup M. Nawir Messi, Ketua Departemen Pembinaan PAN dan Luar Negeri Bernardus Djonoputro, Ketua Departemen Jaringan Kerja Budaya Amir Sidharta, Fungsionaris Departemen Antarlembaga Budaya Nanang S. Dirdja, dan Fungsionaris Departemen Seni dan Budaya Indra J. Piliang dan Leon Agusta. Selain itu adalah Fungsionaris Departemen Hubungan Kerja Sama Luar Negeri Sigit Mursidi dan Irham Dilmi, Fungsionaris Departemen Kampanye dan Penggalangan Massa Sjahrial Djalil, Fungsionaris Departemen Keuangan dan Industri Gandi Ramdani, dan Fungsionaris Departemen Sumber Daya Perempuan Rudiana Fadjar.

Senada dengan Faisal, Bara mengatakan bahwa pengunduran diri mereka sangat beralasan dan tak bertendensi. Ia juga menjelaskan, hingga saat ini belum ada rencana hijrah ke parpol lain setelah mengundurkan diri. Yang jelas, kata dia, proses demokratisasi dapat dilakukan melalui berbagai wadah politik. Tetapi, wadah tersebut harus mampu mendukung proses percepatan demokratisasi dan sejalan dengan idealisme yang dimilikinya.(AWD/Satya Pandia)