138 Relawan LSI Disandera Massa PDIP

Laporan Wartawan Kompas Jean Rizal Layuck

MANADO, SABTU – Sebanyak 138 relawan LSI (Lingkaran Survei Indonesia) disandera massa pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara. Relawan LSI akan melakukan quick count hasil perolehan suara pada Pilkada yang akan digelar Senin (30/6), dihadang ratusan massa PDIP di Dermaga Ulu Siau, Sitaro.

Sampai Sabtu (28/6) siang, sebanyak 88 orang terkurung di kapal, sedangkan sisanya yang sempat turun di pelabuhan mencari pengamanan di kantor polisi setempat.

Baso Afandi, Divisi Komunikasi LSI mengatakan massa PDIP tak menghendaki dilaksanakan quik count karena menilai LSI tidak fair. “Sebelumnya kami menerima laporan ada orang-orang LSI yang turun ke masyarakat dengan membagi-bagi hadiah uang sebanyak Rp 2,5 juta. Itu isu tidak benar. Kami tidak pernah menurunkan orang LSI ke sana,” katanya.

Pilkada daerah pemekaran Sitaro dijadwalkan berlangsung Senin (30/6), diikuti dua pasang calon yakni dari Partai Golongan Karya, Martinus Manoy (mantan Kejati Sulut) berpasangan dengan Denny Tindas (Ketua DPRD Sitaro) serta calon diusung dari PDIP Tonny Supit (pengusaha) dan Piet Kuerah (tokoh Golkar yang membelot ke PDIP).

Pilkada Sitaro akan diikuti oleh sekitar 45.000 pemilih dengan 136 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Lagi, Foto Mesra Max Moein Beredar di Internet

Liputan6.com, Jakarta: Ternyata bukan cuma sebuah foto yang memperlihatkan kemesraan anggota DPR Max Moein dengan asistennya yang disebut bernama Desi Firdiyanti. Di dunia maya, kini beredar pula foto lain anggota Fraksi PDIP itu sedang tiduran di sebuah kamar.

Dalam jumpa pers beberapa hari silam, melalui pengacaranya, Desi membantah bahwa wanita dalam foto itu adalah dirinya. Adapun seorang pakar gambar digital juga curiga ada rekayasa teknologi dalam foto tersebut. Untuk meneliti keasliannya harus merujuk pada foto aslinya, bukan hanya foto di internet.

Terlepas dari keaslian foto-foto mesra Max Moein, anggota Dewan itu sekarang menghadapi tuduhan pelecehan seksual dari Desi Firdiyanti. Menurut kuasa hukum Desi, kasus ini sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR setahun lalu. Kemarin, BK DPR berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk menyelidiki kasus ini. Sayangnya, fokusnya lebih pada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Max Moein terkait tersebarnya foto itu. DPR pun akan memanggil Max, pekan depan [baca: BK DPR Selidiki Kasus Max Moein].

Jika benar, kasus Max Moein tentu saja menambah daftar skandal wakil rakyat. Bukan cuma kasus suap dan korupsi, tapi juga skandal seks. Rakyat tentu belum lupa kasus video porno Yahya Zaini dari Fraksi Partai Golkar dengan artis Maria Eva. Wajarlah bila rakyat pun kesal melihat ulah wakilnya [baca: Video Porno Anggota Dewan Gegerkan DPR].(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Cagub PDIP tak Serahkan Daftar Kekayaan

MEDAN — Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) dari PDIP, Tritamtomo-Benny Pasaribu, menjadi satu-satunya dari lima pasangan cagub dan cawagub yang tidak menyerahkan daftar kekayaannya ke KPUD Sumut. Meksi bukan merupakan keharusan, KPUD menilai penyerahan daftar kekayaan merupakan hal penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon dalam mengikuti pilgub ini.

”Kami tetap berencana akan mengumumkan daftar kekayaan para calon dalam pekan ini,” kata Irham Buana Nasution, Ketua KPUD Sumut, Ahad (9/3). Daftar kekayaan ini diminta oleh KPUD untuk diumumkan ke masyarakat sebagai perwujudan kerterbukaan para calon dalam hal kekayaannya.

Diakui Irham, lampiran daftar kekayaan itu bukan merupakan kewajiban bagi calon untuk menyampaikan ke KPUD. Namun KPU Sumut disebutkannya juga punya wewenang, sebagaimana ketentuan PP No 17 tahun 2005. ”Jadi sesungguhnya kami tidak mengada-ada memberlakukan ketentuan ini,” tandasnya.

Karena itu, pihaknya akan tetap akan mengumumkannya dalam pekan ini, meski terkesan pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu menolak untuk melakukannya. ”Ya tidak apa-apa. Ini juga akan menjadi penilaian publik nantinya,” tandasnya. Pihaknya masih berharap pasangan tersebut akan menyerahkan daftar kekayaannya segera, agar seluruh KPUD Sumut bisa mengumumkannya secara serentak.

Dengan demikian, sampai kemarin baru empat pasangan yang melaporkan kekayaannya. Mereka adalah Ali Umri-Maratua Simanjuntak, Syamsul Arifin- Gatot Pujonugroho, Abdul Wahab Dalimunthe-Raden Syafei dan RE Siahaan – Suherdi. Daftar kekayaan yang mereka laporkan adalah sama dengan laporan yang telah mereka sampaikan ke KPK beberapa waktu lalu.

Dari keempat pasangan itu, Syamsul Arifin tercatat memiliki kekayaan terbesar, yakni mencapai Rp 15 miliar. Disusul kemudian Ali Umri yang memiliki kekayaannya Rp 5,7 miliar. ”Sebagian besar kekayaan saya itu dari tanah, yang nilainya terus naik,” ujar Syamsul Arifin, yang diusung PKS, PPP, dan PBR ini. Sedang Ali Umri yang diusung Partai Golkar mengaku kekayaannya banyak disumbangkan dari harta tidak bergerak.

Secara terpisah cawagub Benny Pasaribu yang ditanya soal laporan kekayaan itu mengatakan, bukan merupakan kewajiban untuk diserahkan ke KPUD Sumut. Sebaliknya Ketua HKTI ini mempertanyakan dasar hukum harus diserahkannya lampiran daftar kekayaan tersebut. Sebab, sebagaimana ketentuannya, pihaknya sudah menyerahkan daftar itu ke KPK. ”Jadi kalau memang KPU ingin lampiran laporan daftar kekayaan pasangan, dapat memintanya ke KPK,” katanya.

(nin )

KANTOR GOLKAR DAN PDIP KALTIM DIRUSAK MASSA

Metrotvnews.com, Samarinda: Sekelompok massa merusak Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya dan Kantor DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Timur. Pelaku penyerangan diidentifikasi sebagai massa yang tidak puas dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur dari kedua partai tersebut.

Kantor PDIP di Jalan Kartini Nomor 108, Samarinda, dirusak massa yang mengatasnamakan suku asli Kalimantan pada sekitar pukul 19.30 WITA. Akibatnya, kaca-kaca jendela kantor hancur berantakan. Massa juga merusak papan nama kantor dan merobek bendera PDIP. Mereka juga meninggalkan sejumlah poster kecaman, karena tidak puas dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim dari PDIP.

Selain kantor PDIP, massa juga merusak Kantor DPD Golkar di Jalan Mulawarman Nomor 3, Samarinda. Dalam poster-poster yang ditinggalkan di lokasi kejadian, massa meminta agar wakil suku asli Kalimantan ikut dicalonkan dalam pilkada April mendatang. Hingga tadi malam, polisi belum menangkap maupun memeriksa para pelaku perusakan.(BEY)

KPUD Sumsel Siasati Kisruh Parpol

Republika Online/ Selasa, 15 Januari 2008
MEDAN — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara (Sumut) tetap akan mengakui pelaksana tugas di partai pada tiap tingkatan (DPD/DPC), jika terjadi masalah internal dalam pengajuan calon gubernur (cagub). Sikap ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi stagnasi dalam proses Pilkada Sulsel untuk memilih gubernur/wakil gubernur periode 2008-2013.

”Jadi, kami akan tetap mengakui adanya pelaksana (ketua atau sekreatris) jika ada parpol yang tengah bermasalah sehingga terjadi dualisme pengajuan, atau pimpinan parpol bersangkutan tidak mengajukan calon,” Ketua KPUD Sumut, Irham Buana Nasution, kepada Republika, Senin (14/1).

Sikap KPUD itu berlandaskan Peraturan Pemerntah (PP) No 06/2005, yang mengatur tentang pimpinan parpol di tiap tingkatan dalam proses pengajuan calon kepala daerah. Irham menegaskan, dalam menyelesaikan masalah internal parpol, KPUD tidak akan ikut campur sejauh tidak terkait dengan proses pencalonan.

Jika terjadi masalah, KPUD akan lebih banyak berkomunikasi dengan dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. ”Dengan dasar petunjuk DPP parpol bersangkutan KPUD melanjutkan proses pencalonan,” tegasnya.

Pilkada Sumut yang akan dilaksanakan April 2008, mulai dibayang-bayangi permasalahan. Mislanya DPP PAN yang menonaktifkan Ketua DPW PAN Sumut, Kamalauddin Harahap, menyusul kisruh pencalonan gubernur. Kamaluddin digantikan Viva Yoga Mauladi sebagai pelaksana Ketua DPW Sumut.

PDIP juga berpotensi bermasalah. Pasalnya, dalam proses fit and proper test akhir pekan lalu, Gubernur Sumut Rudolf Pardede tidak muncul sebagai cagub yang akan diusung. Padahal, dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP, Rudolf yang juga Ketua DPD PDIP Sumut, memperoleh suara terbesar dari cabang-cabang yang menyaring nama-nama bakal calon.

Dengan sikap DPP itu — yang sejak awal meminta Rudolf tidak usah maju karena berbagai masalah — Rudolf akan membalasnya dengan tidak akan menandatangani pencalonan gubernur. Dugaan inilah yang dikhawatirkan akan terjadi, mengingat sebagai partai kedua terbesar, PDIP belum juga memastikan siapa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur nantinya.

Beberapa sumber di DPP PDIP membenarkan, kalau saat ini ada skenario jika Rudolf tidak akan mau menandatangani pencolonan. Antara lain dengan menunjuk pelaksana, sebagaimana dilakukan PAN. Sayangnya, tidak ada pengurus yang berani memberi komentar terbuka.

Sedangkan Rudolf, belakangan ini terkesan menghindar kalau ditanya wartawan. ”Saya masih gubernur,” tukasnya. PDIP saat ini mengaku masih dalam proses penetapan calon. Namun pasangan gubernur dan wakil sudah mulai dilakukan. Disebut-sebut, pasangan yang digodok adalah Letjen TNI Cornel Simbolon-Alamsyah Hamdani, Chairuman Harahap-Yasona Laoli, dan Beny Pasaribu-Brigjen Machfud.

(nin )

Tokoh PDIP Palembang Dibui

13/01/2007 07:42 Kasus Korupsi
Liputan6.com, Palembang: Mantan Ketua DPRD Sumatera Selatan Adjis Saip yang divonis dua tahun penjara karena kasus korupsi, Jumat (12/1), dieksekusi. Tokoh PDIP itu terbukti bersalah karena melakukan korupsi pemanfaatan uang APBD sebesar Rp 7,5 miliar.

Mulai kemarin Adjis terpaksa menginap di hotel prodeo alias Rumah Tahanan Kelas Satu Pakjo Palembang. Eksekusi itu diprotes simpatisan PDIP Sumsel dengan mendatangi rutan. Menurut mereka penegak hukum tidak adil karena 74 anggota dewan lainnya yang juga ikut menikmati uang korupsi justru kebal hukum.

Para simpatisan Adjis menuntut agar semua anggota DPRD diproses secara hukum dan bila tidak mereka akan menurunkan massanya ke jalan. Adjis diadili karena menandatangani surat perintah pencairan dana operasional DPRD Rp 7,5 miliar pada 2004. Dana itu kemudian dibagikan 100 juta rupiah per anggota DPRD. Namun pada saat proses hukum Adjis berjalan para anggota Dewan mengembalikan uang itu.(YYT/Ajmal Rokian dan Yanuar Ichrom)

Berselingkuh, Wakil Rakyat Lumajang Dinonaktifkan

Liputan6.com, Lumajang: Handoko, anggota DPRD Lumajang, Jawa Timur, dari Fraksi PDIP Perjuangan dinonaktifkan dari jabatannya akibat terlibat kasus perselingkuhan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan hasil rapat pimpinan Dewan Perwakilan Cabang PDIP Lumajang bersama tim pencari fakta, belum lama ini.

Handoko adalah salah satu Wakil Pimpinan DPC Lumajang sekaligus Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD setempat. Wakil rakyat ini dinonaktifkan akibat tertangkap basah berselingkuh dengan Maulana, seorang istri Tenaga Kerja Indonesia asal Lumajang. Saat kejadian, Handoko sempat dikeroyok massa.

Menurut Ketua DPC PDIP Umar Bashor, penonaktifan Handoko tersebut karena mencemarkan nama baik partai dan keputusannya sudah final. Dia tak hanya dinonaktifkan dari jabatannya di Legislatif, tapi juga dari keanggotaanya dari partai.(ZIZ/Tim Liputan 6 SCTV)

Kader PDIP Banyumas Saling Seruduk

Liputan6.com, Banyumas: Keributan antarsesama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali terjadi. Ratusan massa PDIP Banyumas, Jawa Tengah, yang menentang Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Banyumas, Suherman, memblokir pintu masuk Gedung Sasana Satria Purwokerto, Ahad (12/11). Sedianya ribuan kader DPC Banyumas yang sudah datang sejak pagi akan mengadakan silaturahmi di gedung tersebut.

Pemblokiran itu merupakan bentuk perlawanan terhadap Suherman yang dituding tidak memenuhi aspirasi anggota dan anggaran dasar partai. Meski marah atas pemblokiran tersebut, para pengurus DPC PDIP Banyumas serta pendukung Suherman tidak bisa berbuat banyak. Untuk mencegah berlanjutnya bentrokan, acara silaturahmi akhirnya dibatalkan.

Sebelumnya, anggota satuan tugas (satgas) PDIP Sragen, Jateng, juga berunjuk rasa menolak susunan pengurus baru DPC PDIP Kabupaten Sragen, kemarin siang. Demonstran sempat merusak Kantor DPC dan kendaraan dinas satgas [baca: Satgas PDIP Sragen Berunjuk Rasa].(ADO/Mardianto)

Kader PDIP Semarang Mengamuk, Kantor DPC Dirusak

Liputan6.com, Semarang: Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengamuk di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDIP Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/10). Aksi caci maki massa juga sempat terjadi di Ruang Rapat DPC PDIP Semarang terhadap para pengurus partai termasuk Seketaris DPC PDIP Semarang Bambang Kusriyanto.

Massa juga merobohkan papan nama partai di lokasi kejadian. Adapun luapan kemarahan ini bermula dari kekecewaan para kader yang sudah lama dipendam akibat kinerja buruk Ketua DPC PDIP Semarang Ari Prabowo dan Bambang Kusriyanto selama menjadi pengurus DPC. Kedua pengurus DPC ini dituding telah menyelewengkan keuangan organisasi hingga ratusan juta rupiah karena digunakan untuk mengikuti lelang beberapa proyek di Pemerintah Kabupaten Semarang.

Kericuhan di Kantor DPC PDIP Semarang ini merupakan kali kedua. Aksi serupa terjadi pertengahan Januari silam karena massa tidak puas terhadap hasil konferensi cabang yang kembali memenangkan Ari Prabowo sebagai Ketua DPC PDIP Semarang.(ZIZ/Yudi Sutomo dan Taufan Yudha)

Pendukung Asapa Menolak Hasil Konferda PDIP Sulteng

Liputan6.com, Makassar: Ratusan pendukung Andi Rudianto Asapa kembali berunjuk rasa menolak hasil Konferensi Daerah (Konferda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (18/10). Massa membakar keranda mayat sebagai wujud penolakan atas penunjukan mantan Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sulsel.

Pembakaran dua keranda mayat bergambar Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri itu menjadi simbol matinya demokrasi di tubuh partai. Massa kecewa karena Palaguna dinilai tak memiliki jasa membesarkan PDIP. Bahkan mantan gubernur dan Panglima Komando Daerah Militer VII Wirabuana itu ikut andil menekan partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih [baca: Ratusan Pendukung Rudianto Asapa Membakar Atribut PDIP].(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)