PPP Berhentikan Al Amin Nasution

Tersangka kasus penyuapan alih fungsi hutan lindung di Bintan, Al Amin Nur Nasution, diberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tindakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dianggap memberi citra buruk bagi partai yang menaunginya selama ini.

Hal tersebut merupakan putusan rapat harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang diselenggarakan Kamis (10/7) lalu. Al Amin diberi waktu hingga satu minggu ke depan, untuk menentukan apakah pemberhentian itu akan dilakukan secara sepihak, dalam arti dipecat oleh partai. Atau, pemberhentian dilakukan secara dua pihak, yakni Al Amin memberikan surat pengunduran diri pada PPP dan PPP memberhentikannya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan hal itu ketika dihubungi “PR” melalui telefon selulernya di Jakarta, Minggu (13/7). “Status Al Amin sekarang diberhentikan dari keanggotaannya di DPR RI. Itu akan dilakukan dengan dua opsi. Dengan pemecatan atau Al Amin sendiri yang mengundurkan diri. Kami beri waktu hingga Kamis (17/7) mendatang buat Al Amin menyerahkan surat pengunduran diri. Kalau sampai hari Kamis tidak ada surat, otomatis kita pecat,” katanya.

Irgan juga mengatakan, pemberhentian Al Amin disebabkan pemberitaan yang secara terus-menerus oleh media, terkait kasus penyuapan dirinya oleh Sekda Bintan Azirwan untuk mengeluarkan rekomendasi alih fungsi hutan lindung Bintan. “Kami pantau terus perkembangan beritanya. Percakapan-percakapan dia dengan Azirwan yang disadap KPK juga kami kaji. Menurut hasil rapat DPP, apa yang dilakukan Al Amin dan diberitakan media akan memberi pengaruh buruk kepada PPP,” ujarnya menegaskan.

Apalagi, menurut dia, PPP merupakan partai Islam di mana perbuatan Al Amin yang terungkap dalam persidangan Azirwan sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. “Oleh karena itu, kita mengambil sikap tegas untuk memberhentikan Al Amin. Sikap kita sudah sesuai dengan aturan dan AD/ART partai,” ucapnya.

Merasa tak bersalah
Irgan mengatakan, dirinya juga sudah menemui Al Amin di tahanan Polda Metro Jaya, Kamis (10/7) lalu untuk menjenguk sekaligus memberitahukan putusan rapat tersebut. Namun menurut dia, Al Amin tetap merasa tidak bersalah dan berharap partai tidak langsung menjatuhkan sanksi berat tersebut terhadap dirinya.

“Al Amin bilang, dia keberatan dengan pemberhentian dirinya tersebut karena dia masih sayang dengan partai ini (PPP-red.). Dia juga bilang partai seharusnya memberi waktu padanya, karena proses hukum yang dialaminya masih berjalan. Al Amin juga minta kepada kami untuk memberi waktu untuknya menentukan sikap,” tutur Irgan menjelaskan.

Menanggapi permintaan Al Amin tersebut, ia mengatakan bahwa partai tetap teguh dengan putusannya. “Putusan sudah keluar. Al Amin diberhentikan, ini tidak bisa diubah karena sangat menyangkut pencitraan partai,” katanya.

Menurut Irgan, jika dibandingkan dengan kasus dugaan korupsi lain yang kini marak “menghantam” anggota DPR RI, kasus Al Amin itu merupakan kasus dengan nominal terkecil.

“Kalau dibandingkan dengan kasus Bulyan Royan atau kasus jaksa Urip atau aliran dana BI yang juga menjegal anggota DPR lain, rasanya nominal yang diterima Al Amin itu yang paling sedikit. Hanya karena istrinya seorang selebriti (pedangdut Kristina-red.), maka kasus ini menjadi lebih sering di-blow up media,” ucapnya.

Kendati demikian, Irgan optimistis bahwa kasus yang menimpa salah satu kadernya tersebut tidak akan berpengaruh besar pada PPP dalam Pemilu 2009. Ia menargetkan, PPP akan 15% suara.

Pengganti Al Amin
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Syaifuddin. Ia berharap masyarakat bisa lebih arif dalam melihat masalah ini.

“Apa yang dilakukan Al Amin itu murni tindakan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan PPP. Saya juga menolak anggapan bahwa uang yang diterima Al Amin itu mengalir ke partai,” katanya.

Ia juga menegaskan, apa yang terjadi merupakan pelajaran berharga bagi semua kader PPP. Menurut dia, partai tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi berat jika kadernya terbukti melakukan tindakan tak terpuji.

Terkait siapa yang akan mengganti kedudukan Al Amin di Komisi IV DPR RI, baik Irgan maupun Lukman tak mau memberi jawaban yang pasti.

“Kita belum sampai ke sana. Yang pasti, Al Amin diberhentikan. Tidak enak dengan Al Amin kalau sebut nama sekarang. Yang jelas, kader PPP dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu juga seperti dirinya,” ucap Irgan.

Berbeda dengan Irgan, Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali mengatakan, partainya telah menetapkan pengganti posisi Al Amin Nasution di DPR. “PAW (pergantian antarwaktu-red.) sudah. Inisialnya NT,” kata Suryadharma seusai peluncuran kampanye PPP di Jakarta.

Perihal keanggotaan Al Amin di partai, Suryadharma masih menunggu keputusan pengadilan. Ia juga mengakui kasus itu memberi dampak buruk bagi partai.

Al Amin Minta Dicarikan Teman Kencan

Liputan6.com, Jakarta: Sidang kasus penyuapan anggota DPR Al Amin Nasution oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan, kembali digelar, Senin (7/7). Dalam persidangan, jaksa penuntut umum memutar rekaman percakapan antara Al Amin dan Azirwan.

Dari percakapan terdengar adanya proses tawar menawar dalam menggolkan pengalihan fungsi hutan lindung untuk dijadikan ibukota Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu terdengar juga permintaan Al Amin untuk dicarikan seorang perempuan sebagai teman kencannya [baca: Sidang Perdana Sekda Bintan Digelar].

Azirwan membenarkan rekaman yang diperdengarkan adalah percakapan antara dirinya dan Al Amin. Menurut dia, percakapan dimaksudkan untuk melancarkan pengalihan fungsi hutan lindung.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)

Pengurus DPC PPP Donggala Dibekukan

Liputan6.com, Donggala: Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan merusak Kantor DPC PPP Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/4). Mereka mencabut papan kantor yang dianggap sudah tidak sah lagi. Puluhan polisi yang bersiaga di depan kantor hanya membiarkan aksi pencopotan papan nama tersebut.

Massa sebelumnya telah beberapa kali menuntut pencopotan Ketua DPC PPP Donggala, Abdul Malik Mappiasse, karena dinilai banyak melakukan pelanggaran serta tidak memajukan organisasi. Atas desakan massa, pengurus DPW PPP Sulteng akhirnya memutuskan membekukan kepengurusan DPC PPP Donggala yang dipimpin Malik.(ADO/Syamsuddin)

Amin Nasution dan Azirwan Resmi Ditahan

Liputan6.com, Jakarta: Setelah dicecar sekitar 20 pertanyaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Al Amin Nur Nasution (anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) dan Azirwan, Sekretaris Daerah Bintan, akhirnya resmi ditahan. Amin dititipkan ke Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta. Sedangkan Azirwan, Sekda Bintan, ditahan ke Rutan Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Kamis (10/4) dini hari, keduanya resmi ditahan karena diduga terlibat kasus dugaan suap terkait pengalihfungsian hutan lindung untuk dijadikan pusat kota Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau [baca: KPK Masih Memeriksa Al Amin Nasution].

Amin Nasution dan Azirwan ditangkap KPK di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu dini hari. Amin yang juga anggota Komisi Kehutanan DPR diduga menerima suap dari Azirwan, Sekda Bintan, untuk pengalihfungsian ribuan hektare hutan lindung buat dijadikan sebagai pusat kota Kabupaten Bintan. Namun sejauh ini Amin membantah semua tuduhan yang ditujukan pada dirinya.

Amin boleh saja membantah tudingan tersebut. Yang terang, hasil rapat terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memutuskan pemberhentian H.M. Al Amin Nur Nasution sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jambi menyusul penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka oleh KPK. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz seusai memimpin rapat terbatas DPP PPP yang khusus membahas masalah tersebut.

Adapun sebelum ditahan, Amin Nasution sempat dijenguk istrinya, Kristina. Dengan pengawalan ketat, penyanyi dangdut tersebut akhirnya menjenguk sang suami di Gedung KPK, Jakarta, menjelang tengah malam. Meski dihujani puluhan pertanyaan dari wartawan, pelantun lagu Jatuh Bangun ini tidak berkomentar apa pun.

Namun, sempat terjadi saling dorong antara wartawan dan beberapa orang yang mengawal Kristina. Hujanan pertanyaan yang diajukan wartawan pun tak direspons Kristina. Ia terus masuk ke ruang tengah menuju lif ke lantai delapan, tempat suaminya yang juga anggota Fraksi PPP DPR itu diperiksa.

Selain menangkap Amin dan Azirwan, KPK sempat membekuk seorang wanita yang tengah bersama keduanya di Hotel Ritz-Carlton, Rabu dini hari. Namun wanita itu tidak ditahan KPK, melainkan hanya dimintai keterangan saja.

Amin Nasution memang membantah menerima uang suap dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Akan tetapi, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan KPK sejak enam bulan silam, komisi ini meyakini pertemuan Amin dengan Sekda Bintan dini hari kemarin adalah untuk menerima uang suap terkait dengan pengalihan status hutan.

Diketahui pula, malam sebelum ditangkap, Amin Nasution masih terlihat rapat bersama Menteri Kehutanan M.S. Kaban dalam rapat membahas alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan. Sikapnya yang diam justru menyimpan banyak tanya. Keesokan hari, KPK menangkap basah Amin saat bertemu dengan Azirwan, Sekda Bintan. Dalam pertemuan tersebut juga hadir staf dan sopir Azirwan serta staf Amin Nasution. KPK menemukan uang tunai sejumlah Rp 3,9 juta di kamar dan sekitar Rp 60 juta di mobil Amin Nasution. Amin membantah uang itu sebagai suap dari pejabat Kabupaten Bintan untuk pengalihan status hutan lindung ke hutan tanaman produksi.

Inilah yang membuat miris banyak kalangan. Apa yang diputuskan di Senayan, dampaknya bisa terasa sampai ke Bintan. Lokasi ini sebenarnya adalah hutan lindung di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Telukbintan, Provinsi Kepulauan Riau. Hutan seluas 8.300 hektare ini sebagian besar pohonnya telah ditebang untuk keperluan pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bintan dan akan dijadikan pusat kota Kabupaten Bintan.

Penangkapan atas Amin memperpanjang coreng hitam di wajah Parlemen. Kasus ini seolah membenarkan hasil penelitian Transparancy International yang mengungkapkan DPR sebagai lembaga paling korup di mata publik.

Sementara, nama Al Amin Nasution memang relatif jarang muncul di depan publik khususnya yang terkait masalah politik. Tapi nama tokoh ini cukup dikenal di kalangan dunia hiburan karena ia suami dari seorang artis dangdut yang justru lebih sering muncul di liputan berita artis ketimbang kiprahnya di Parlemen. Nama Al Amin memang tak menonjol di Senayan. Ia lahir di Jambi, 28 Maret 1972. Politisi dari PPP ini mewakili daerah pemilihan Bengkulu pada Pemilu 2004. Selain bertugas di Komisi IV DPR, Amin juga beraktivitas di dunia bisnis. Tercatat, ia pernah menjadi direktur CV Gunung Rezeki Jambi dan Komisaris PT Lima Putra Bersaudara Jambi.(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)

Kantor DPW PPP Kupang Disegel Pengurus

Liputan6.com, Kupang: Perpecahan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur, makin mencuat menjelang pemilihan bupati Sikka. Bahkan, Kantor DPW PPP di Kupang, belum lama ini 0sempat disegel pengurus partai yang kesal terhadap keputusan Ketua DPW PPP setempat.

Penyegelan Kantor DPW PPP itu dilakukan setelah ketua wilayah memilih pasangan Markus Mekeng dan Urbanus Sura sebagai calon bupati dan wakil bupati Sikka periode lima tahun ke depan. Keputusan tersebut dinilai tak transparan karena tak meminta pertimbangan pengurus partai lainnya. Selain menyegel kantor, Badan Pengurus juga melaporkan insiden tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PPP.(ANS/Didimus Payong Dore)

RATUSAN ANGGOTA GPK MENDUDUKI KANTOR DPW PPP JATIM

Metrotvnews.com, Surabaya: Ratusan anggota Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) menduduki Kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur (Jatim), Jum’at (22/6). Pendudukkan terjadi setelah tidak ada titik temu terkait kasus pembekuan dua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPP, yakni DPD Kabupaten Mojokerto dan Bangkalan. Dua pengurus DPD yang telah dibekukan dan sejumlah simpatisan juga ikut menduduki Kantor DPW.

Anggota GPK memasang berbagai spanduk kecaman terhadap pimpinan DPW Jawa Timur Farid Al Fauzi yang dinilai telah bertindak arogan dan sewenang-wenang dalam menjalankan roda partai. Karena itu, GPK Wilayah Jawa Timur mendesak Fauzi mengundurkan diri. Mereka berencana akan menyegel Kantor DPW yang berada di Jalan Kendangsari Surabaya sampai masalah pembekuan DPD ini selesai.(DOR)

DEMO KADER PPP BANGKALAN RICUH

Metrotvnews.com, Bangkalan: Unjuk rasa ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memprotes pembekuan Dewan Pimpinan Daerah PPP Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin (14/5), berakhir ricuh. Massa saling dorong dan baku pukul dengan petugas keamanan.

Aksi saling dorong dan saling pukul antara demonstran dan aparat keamanan tidak terhindarkan ketika massa memaksa masuk ke Kantor DPW PPP Jatim. Petugas menghalangi demonstran karena khawatir mereka akan bertindak anarkisme. Sejumlah perwakilan demonstran akhirnya diterima pihak DPW PPP. Hingga berita ini dibuat, pertemuan masih berlangsung.

Aksi ini dipicu keputusan DPW PPP Jatim yang membekukan DPD PPP Bangkalan. Massa menuntut pembekuan ini dicabut karena dinilai tidak memiliki dasar yang jelas. Sementara alasan DPW PPP Jatim membekukan DPD Bangkalan karena DPD tersebut tidak berfungsi maksimal menghadapi Pemilu 2009.(DEN)

MUSWIL PPP SULTRA NYARIS RICUH

Metrotvnews.com, Kendari: Pergelaran Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara di Hotel Athaya, Kendari, Sultra, Senin (18/9) malam, nyaris ricuh. Bermula dari terpilihnya Yusran Silondae sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sultra secara aklamasi. Suasana menjadi panas ketika Husein Efendy, calon ketua DPW memprotes keanggotaan Yusran. Menurutnya, kartu keanggotaan PPP milik Yusran dianggap palsu. Sebelum dicalonkan sebagai ketua, kandidat harus menjadi anggota paling lambat satu tahun.

Sebelum Muswil digelar memang telah terjadi unjuk rasa. Pengunjuk rasa menolak calon ketua DPW PPP dari luar partai yang akan mencalonkan diri. Muswil menetapkan tiga calon ketua DPW Sultra. Mereka adalah Yusran Silondae, Kadir Ole, dan Husein Efendy. Pemilihan dilakukan dengan aklamasi. Akhirnya terpilih Yusran sebagai ketua DPW Sultra.(BEY)